Opini WTP Kado Bagi KBB Jelang Hari Jadi Ke 17.

Oleh : Teddy Guswana (Redaksi Bandung Berita)

4 kali sudah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Unqualified Opinion) dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Suatu prestasi yang patut diapresiasi, apalagi ditengah maraknya sorotan terhadap kinerja anggaran KBB yang konon masih belum benar benar sehat. Tapi inilah fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa KBB ternyata mampu meraih predikat cukup bergengsi ini.

Bahwa masih belum sehatnya anggaran KBB hingga tahun ini karena isu defisit anggaran dan masih memiliki tanggungan kepada pihak ketiga, hal itu tampaknya harus diakui. Dari obrolan sehari hari pun baik dengan rekan LSM, Ormas maupun rekan rekan Pers/Media yang sehari hari berkegiatan di KBB, isu itu masih kerap muncul kepermukaan. Namun sudah barang tentu BPK memiliki penilaian tersendiri dimana masih banyak aspek yang dinilai oleh BPK yang bisa mendukung bahwa KBB layakmemperoleh opini WTP. Artinya BPK memiliki versi dan kriteria sahih yang didasarkan kepada prinsip prinsip akuntasi yang memungkinan KBB bisa memperoleh  Opini WTP.

Mengenai aspek dan kriteria penillaian BPK terhadap pemerintah daerah dalam kaitan dengan wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak bagi suatu pemerintah daerah untuk memperoleh Opini WTP, maka beberapa aspek yang menjadi penilaian itu adalah : kewajaran dalam laporan keuangan dalam semua hal yang material, neraca keuangan, hasil usaha atau realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Aspek dan kriteria inilah yang tampaknya mampu dipenuhi oleh pemerintah KBB. Tentu saja dalam hal ini PJ Bupati tidak bekerja sendirian. Perolehan Opini WTP itu pada intinya merupakan bagian integral dalam hal kinerja anggaran dari semua SKPD beserta unit kerja di bawahnya di lingkungan pemerintah KBB.

Bagaimanapun penilaian BPK tentu tidak parsial terhadap kinerja dan mekanisme anggaran pada suatu pemerintah daerah. Pemberian Opini WTP sudah pasti merupakan hasil penilaian terintegrasi sesuai dengan standar yang dimiliki BPK dan standar akuntansi yang bersifat umum. Terlepas dari adanya sementara kalangan yang mempertanyakan layak tidaknya perolehan Opini WTP oleh KBB, tapi bagaimanapun inilah fakta yang sudah terwujud dimana pada tahun ini KBB berhasil memperoleh Opini WTP atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2023.

Meskipun perolehan WTP itu bisa semakin memperkuat posisi KBB sebagai entitas pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan keuangan, namun tidak serta merta memposisikan pemerintah KBB dalam kesempurnaan kinerja anggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Daerah KBB Ade Zakir, bahwa  bukan berarti tidak ada hal hal yang perlu ditindak lanjuti. Dalam hal ini terdapat aspek aspek yang masih perlu diperhatikan dan diperbaiki agar kualitas pengelolaan keuangan publik bisa terus ditingkatkan.

Peningkatan kualitas itu tentunya selain perbaikan dalam konteks kinerja anggaran secara internal, juga diperlukan sensitifitas untuk mendengarkan suara suara yang muncul di masyarakat karena bagaimanapun suara suara yang muncul di masyarakat mengenai kondisi kinerja anggaran Pemda KBB tidak selamanya buruk, tetapi ada juga yang bisa dijadikan bahan masukkan bermanfaat. Dalam hal ini tidak sedikit kalangan Pers/Media (wartawan), Ormas dan atau LSM serta anggota masyarakat KBB lainnya yang memiliki pemikiran cukup elok untuk didengar. Bukan tidak mungkin dari mereka ada yang memiliki pemikiran taktis untuk dijadikan masukkan ke pihak Pemda KBB.

Untuk hal tersebut, didalam spanduk ucapan selamat atas perolehan Opini WTP oleh pemerintah KBB juga disebutkan bahwa perolehan Opini WTP tahun ini salah satunya berkat adanya kerja bersama stakeholders dan masyarakat. Ini berarti menunjukkan sekaligus mengakui bahwa peran elemen masyarakat memang memiliki arti cukup penting. Dengan demikian elemen masyarakat ini perlu diberi ruang untuk turut serta yang salah satunya melalui sumbangan pemikiran yang konstruktif.  

Yang jelas, perolehan Opini WTP tahun ini tentu patut diapresiasi yang tentu saja mesti dibarengi dan sekaligus menjadi tuntutan untuk perbaikan kinerja anggaran Pemda KBB ke arah yang lebih baik, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Yang jelas pula, perolehan Opini WTP kali ke empat tahun ini ibarat kado indah yang memandai perjalanan dan dinamika pemerintah KBB jelang usia 17 tahun. (diskominfotik-kbb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *