Awas Pungli !!! Tahun 2017, SMA-SMK Negeri di Jabar Dilarang Tarik DSP

15 Desember 2016 / 19:09 WIB Dibaca sebanyak: 9270 kali 17 Komentar

 

BANDUNG BB.Com,-  Alih kelola SMA/SMK Negeri dari Kabupaten-kota ke Provinsi akan diterapkan pada awal Januari 2017. Untuk itu dalam rancangan APBD 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan kebutuhan pendidikan bagi SMAN/SMKN se Jabar, baik untuk biaya Operasional, Investasi dan Personal. Sehingga,  pihak sekolah (SMAN dan SMKN) dilarang keras melakukan penarikan iuran Dana Sumbangan Pembangunan (DSP).

Menurut Kabid Dikmenti Disdik Jabar DR.H.Dodyn R Nuryadin mengatakan, larangan ini pernah disampaikan langsung oleh pak Gubernur Ahmad Heryawan. Pak Gubernur secara tegas mengatakan bahwa pihak sekolah terutama sekolah SMAN/SMKN tidak diperkenankan menarik biaya DSP. KarenacPemprov sudah menyiapkan dan menjamin anggaran untuk biaya operasional, investasi dan personal.

Untuk itu, bagi sekolah yang masih melakukan penarikan DSP akan dipanggil dan diberikan sanksi, dan diharuskan untuk mengembalikan uang yang sudah ditarik kepada para orang tua siswa, kata Dodyn saat ditemui BBCom di ruang Disdik Jabar Jalan Radjiman no 6 Bandung, Kamis (15/12).

Dikatakan,  untuk biaya biaya operasional, sudah naikan biaya BPMU cukup besar;  untuk biaya investasi, Pemprov terus melakukan renovasi dan RKB termasuk sapras pendidikan.  Bahkan untuk biaya tunjangan personal diberikan honor, baik bagi guru PNS maupun Honorer.  Berhubung ketiganya sudah terpenuhi ( Opreasional, Investasi dan Personil) sehingga tidak ada DSP juga juga sekolah tetap berjalan dengan baik dan proses belajar mengajar tidak akan terganggu, ujarnya.

Namun, kata Dodyn, bukan berarti pemerintah tidak membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, bagi sekolah yang baru memiliki standar pelayanan umum pendidikan masih dibolehkan untuk menerima partisipasi dari masyarakat.  Tapi siapnya hanya sukarela.

Sementara itu terkait, adanya temuan Ombudsman sebanyak 58 jenis pungli yang sering dilakukan oleh pihak sekolah. Menurut Dodyn, tidak semuanya benar, dan masak sampai terinci jadi 58 jenis.  Namun, Dodyn tidak menepik, sebagian memang ada. Tapi pihak sekolah dalam melakukan perbuatannya tanpa mereka sadari bahwa perbuatan tersebut masuk katagori pungli.

Tapi dengan adanya instruksi Presiden tentang pembentukan Saber Pungli ( Sapu Bersih Pungutan Liar) barulah pihak sekolah menyadari dan terbuka matanya.

Untuk itu, kedepan, Disdik Jabar akan mengundang rapat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, Praktisi Pendidikan, MKS dan Disdik Kabupaten Kota, agar mereka sadar dan tahu bahwa ada dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi di Sekolah

Lebih lanjut ia mengatakan, kini, pihak sekolah serba takut mengadakan beberapa kegiatan seperti Les/ bimbangan belajar, Try out, pemantapan siswa dalam menghadapi ujian akhir. Sehingga dampaknya, banyak para orang tua jadi kebingungan, Karena khawatir nilai akhir anaknya jadi kecil dan tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri.

Padahal menurut saya, yang namanya pungli itu dilakukan secara paksa. Namun selama itu pungutannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada pemaksaan itu bukan pungli.  Hal ini yang dikatakan dalam Undang-undang.

Ada sekolah yang menyewakan kantin kepihak ketiga, mendapat fee dari sewa, apakah hasil sewa itu masuk pajak atau restribusi, lantas apakah harus disetorkan apa tidak, banyak sekolah tidak paham soal itu. Makanya nanti dalam rakor kita buat kesepakatan bersama yang dapat dijadikan payung hukum. Sehingga hasil dari kantin, apakah perlu disetor atau cukup masuk dalam RAKS.

Namun sebenarnya bisa juga masuk dalam badan layanan umum sekolah, sehingga kedepan fleksibilitas dari apa yang dihasilkan oleh badan usaha sekolah, yang pembukuannya dipisahkan dari pembukuan Kas Sekolah. Mungkin kedepannya seperti itu, tandasnya. (ded/sen).


 

Bagikan
Share

17 Komentar

  • Ade duryanaherwsnto says:

    Rata rata seluruh sman dan smkn di kab garut menarik dsp minimal 2,5jt sampai maksimal 5,7 jt, modus yg di pakai pihak sekolah bersama komite mengadakan rapat dg orang tua siswa, alih alih membahas rkas dan apalah namanya sy tdk paham, di ahir acara pihak sekolah sudah menyediakan formulir yg harus fi isi kesanggupan membayar dsp tapi sudah di patok besaran nya, sy menginginkan sikap tegas pemprop jabar agar melakukan investigasi ke daerah fi 27 kab kota di jabar

  • Edywibowo30@yahoo.com says:

    Lalu bagaimana dg sma 6 yg sdh meminta dsp 4,9 juta dan org tua hrs menandatangani surat bermaterai kesanggupan membayar

    • Julli andri says:

      Kabid Dikmenti Disdik Jabar DR.H.Dodyn R Nuryadin
      Sma 1 baleendah hari memutuskan
      Pdb sebesar 3.500.000
      Spp 200 ribu per bulan

      Mohon pak kadis menindak keputusan tsb.
      Seperti ini kongkalikong komite dan sekolah.

  • edy says:

    Yth. Gubernur Jawa Barat
    Saya minta ketegasan bapak, jgn masyarakat dibuat binggung.dengan istilah partisipasi masyarakat secara sukarela yg dipatok besaranya diatas materai (sma 6 bdg)

  • Dadang efendi says:

    SMAN MARGAHAYU 1 KAB BANDUNG yg harus bayar DSP Rp 2.750.000, Uang SPP Rp 200 rb/bln

  • Herry pradono says:

    Apakah benar pa gubernuh sudah memenuhi kebutuhan sekolah negeri? Soalnya baru minggu kemarin kita orang tua siswa baru diharuskan membayar kurang lebih 6.5 jt (SMKN 7 BDG) dgn alasan kebutuhan operasional sekolah jauh dari mencukupi !!

  • aep saepudin says:

    kami sangat di bingungkan dengan aturan disdik sekarang,apalagi kemaren sy sebagai orang tua sangat prihatin mendengar curhatan anak kami yang sekarang baru masuk sma negri cicalengka,dimana yang seharusnya anak kami konsentrasi dan pokos dlm pelajaran justru malah terbawa oleh masalah administrasi yang secara tidak langsung bisa membebani anak kami,padahal seyogyanya hal adm sudah di bahas orangtua murid dengan pihak sekolah,dan semua sudah ada kesepakatan dimana orang tua murid di wajibkan membayar DSP sebesar 2 jt dengan iuran bulanan sebesar 100 rb,alih2 pihak sekolah masih kurang untuk BOP lantas hal ini ga perlu di beeitahukan kepada anak didik yang seharusnya orang tualah yg berkepentingan dlm hal ini,dlm hal ini pula sy berharap pihak dinas terkait dan juga yang terhormat BPK gubernur seyogyanya scepatnya mengeluakan kebijakan dan keputusan tentang kesetaraan iuran sekolah supaya tidak ada ketimpangan terimakasih

  • Chintya devy says:

    Yth.Bapak Gubernur Jawa barat..mohon ketegasnnya degan apa yg telah dikatakan
    OlehKabid Dikmenti Disdik Jabar DR.H.Dodyn R Nuryadin mengatakan, larangan ini pernah disampaikan langsung oleh pak Gubernur Ahmad Heryawan. Pak Gubernur secara tegas mengatakan bahwa pihak sekolah terutama sekolah SMAN/SMKN tidak diperkenankan menarik biaya DSP. KarenacPemprov sudah menyiapkan dan menjamin anggaran untuk biaya operasional, investasi dan personal, tetapi pada kenyataanya Masih ada pubgutab DSP maupun SPP. Terima kasih

  • Dedi Suparman says:

    Yang terhormat bapak gubernur dan disdik jabar,apakah betul itu yang di kabarkan oleh bpk DR.H.Dodyn R bahwa DSP dan SPP di tiadakan buktinya kami orang tua murid masih harus bayar .khususnya di SMAN 25 yang besarnya 3.500.000 untuk DSP dan 300.000 untuk SPP setiap bulannya.kalau pun itu tidak di bayar sama orang tua murid karena belum ada kesepakatan apakah pihak sekolah akan di tindak terlebih dahulu atau memang harus dibayar karena pihak sekolah sudah menetapkan anggaran biaya yang orang tua murid tidak mengerti buat apa di alokasikannya.terima kasih.

  • Herman JS says:

    Yth. Kepala DISDIK JABAR
    Pada hari Jumat 18 Agustus 2017 telah dilakukan pertemuan antara orangtua murid degan Pihak Sekolalah SMAN 20. Orangtua diwajibkan membayar DSP sebesar Rp. 5.000.000,- dan SPP sebesar Rp 450.000,- per bulan. Alasan pihak sekolah menetapkan DSP sebesar Rp. 5.0000.0000,- karena dana tersebut salah satunya digunakan untuk membangun aula sekolah. Hal tsb sangat berbeda dengan anggaran yg telah dianggarkan oleh pemerintah.
    Tolong penjelasan dari pihak DISDIK JABAR. Terimakasih

  • Edison says:

    Mohon di share peraturan yg mendukungnya. Pergub, SK Gub atau apalah sehingga bisa jd pegangan orang tua murid.
    Terima kasih

  • Sumi says:

    Ia pa malah lebih mahal dari tahun2 sebelum nya

  • Ning says:

    Anak saya sman8 bandung tahun 2016 sudah membayar DSP 4.5 juta dicicil 4x. Tahun ini 2017 kelas 2 sma dalam surat iurannya ditagih kembali uang IPPD sebesar 4.5 juta maksudnya apa ya? Jadinya sama dengan swasta setiap tahun harus membayar 4.5 juta kah?

  • Azkafaezacarwana says:

    Di smk7 bandung masih diwajibkan membayar dsp sebesar 4.5 juta spp 300 perbulan mohan penjelasan nya dari pihak disdik jabar.terimakasih

  • budy sonny says:

    Yth Redaksi BBCom,
    Dari sekian banyak komentar diatas belum ada satupun tanggapan/klarifikasi dari pihak terkait.
    Mohon harapan pembaca pada komentar ini untuk diteruskan kepada yang berkepentingan.

    terima kasih

  • dian says:

    Yth bapak gubernur jabar dan ibu bupati bekasi…koran pikiran rakyat tgl 25 april 2017 bu neneng berkata untuk sma dan sederajat dilarang memunggut biaya spp tapi knp disekolah kami sma negeri 6 tambun selatan.. Diadakan biaya spp yg digunakan untuk oprasional sekolah… Yg besarnya 200 perbulan.. Bukannya dana opersional dibantu oleh diknas kabupaten dan diknas jabar.. Kami selaku orang tua murid merasa keberatan… Karena tidak sesuai apa yg ada di koran.. Tolong ditinjau kembali…terima kasih

  • Reni says:

    Waah bagaimana ini …tahun2017 masih blum ada kepastian Tentang DSP dan SPP SMAN &SMKN , smoga 2018 ini ada pencerahan nya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *