Oleh : Teddy Guswana (Redaktur Bandung Berita)
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang hingga ini sudah dipimpin oleh 4 bupati sudah pasti terus bergerak dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Setiap kepemimpinan sudah pasti berorientasi kepada kepentingan luas melalui program dan kebijakan untuk memecahkan berbagai persoalan, baik persoalan kewilayahan maupun kemasyarakatan. Meski kemudian timbul pro dan kontra terhadap dinamika kepemimpinan bupati dan wakilnya, hal itu adalah wajar karena masyarakat saat ini memiliki kebebasan untuk berpendapat dan memberikan pandangan terhadap kiprah dan dinamkia pembangunan yang tengah dijalankan.
Dalam kaitan itu, sudah pasti setiap kepemimpinan akan berbeda gaya dalam menggulirkan program dan kebijakan. Yang pasti, tidak selamanya program dan kebijakan pemimpin terdahulu semuanya baik dan sempurna. Karenanya perlu diperbaiki oleh pemimpin berikutnya. Disamping itu sosok yang sedang menjalankan kepemimpinan saat ini dituntut untuk memiliki inovasi dalam membangun wilayah sehingga memiliki dampak yang bisa mensejahterakan masyarakat.
Untuk itu, Jeje Ismail yang saat ini memimpin KBB tentudituntut mampu menggulirkan program dan kebijakan inovatif namun tetap berlandaskan pada peraturan yang ada sehingga tidak akan memunculkan ekses yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, keraguan beberapa kalangan masyarakat KBB tentangkapasitas kepemimpinan Jeje Ismail karena dianggap belum memiliki pengalaman birokrasi, justru harus dijadikan tantangan agar keraguan itu bisa dijawab dengan karya karya yang bisa dirasakan masyarakat luas.
Secara faktual harus diakui bahwa Jeje Ismail selaku Bupati KBB yang berpasangan dengan Asep Ismail selaku wakilnya, berusaha merespon persoalan yang terjadi di masyarakat. Tentu saja dalam kurun waktu kepempimnan yang masih relatif baru, Duet Jeje Ismai dan Asep Ismail belum bisa memecahkan berbagai persoalan KBB dan belum bisa memuaskan masyarakat KBB. Masih ada ada waktu ke depan untuk terus bergerak didalam menangani berbaga persoalan. Untuk hal ini maka setiap SKPD di lingkungan pemerintah KBB seyogyanya benar benar responsif dan kosisten didalam menjalankan garis kebijakan baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Patut diakui bahwa posisi anggaran tahun ini dan mungkin berlanjut ke tahun mendatang akan mengalami penurunan akibat efisiensi, apalagi tahun 2026 transfer dari pusat ke daerah akan mengalami pengurangan. Namun hal ini diharapkan tidak akan menjadi alasan untuk menurunnya optimalisasi pembangunan. Dalam hal ini tentu pihak pemerintah kabupaten/kota termasuk pemerintah KBB dituntut untuk jeli menjalankan pembangunan pada sektor sektor yang benar benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Kembali kepada adanya sikap dan pandangan pro dan kontra dari beberapa elemen masyarakat terhadap kebijakan yang digulirkan pemerintah KBB saat ini, hal ini tentu patut didengar dan direspon oleh jajaran birokrasi KBB agarpemangku kepentingan yang dalam hal ini (terutama)masyarakat sipil (LSM, Pers, Akademisi, para tokoh Masyarakat) bisa terdampak oleh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang pro masyarakat yangpada gilirannya masyarakat luas akan bisa menerima manfaatnya secara memadai.
Terlepas dari isu isu kurang mengenakkan yang kerap terdengar dalam kancah roda pemerintahan KBB dari mulai tata kelola pemerintahan hingga tata kelola keuangan, namun hal ini diharapkan tidak akan mengakibatkan pembangunan menjadi Stagnan. Bagaimanapun kondisinya, pembangunan harus tetap berjalan, layanan kepada masyarakat harus tetap optimal, dan perbaikan perbaikan di tubuh pemerintahan bisa lebih baik sehingga program program pembangunan KBB akan terus bergulir yang bermuara kepada kepentingan masyarakat.
