Oleh : Teddy Guswana (Redaktur Bandung Berita)
Hingga kini pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menggulirkan program program pembangunan yang diupayakan berdampak kepada kepentingan masyarakat. Dari beberapa program yang telah direncanakan, tahun ini ternyata pemerintah KBB turut serta dalam pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Program yang digagas oleh Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan itu direspon oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang turut berperan dalampendirian dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan gedung Wiyata Guna di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gedung tersebut adalah milik Kementrian Sosial yang berada di atas lahan milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Tentu saja peran pemerintah KBB tersebut tidak menggeser prioritas program pembangunan lainnya terutama bidang infrastruktur dan kesehatan yang sama sama sangat dibutuhkan masyarakat. Program prioritas ini tetap dijalankan sehingga rencana dan program prioritas pembangunan di KBB tidak mengalami stagnasi. Pada kondisi ini, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail pernah mengemukaan tentang pentingnya kekompakan dan dukungan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan pembangunan KBB yang lebih baik.
Berkaitan dengan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, hal ini tentu akan menjadi investasi sangat bernilai bagi masyarakat/usia sekolah di KBB terutama dari kalangan tidak mampu. Pada gilirannya Aspek pemerataan pendidikanakan bisa diperluas sehingga akan semakin banyak anggota masyarakat usia sekolah di KBB yang bisa mengenyam pendidikan agar tidak menjadi masyarakat termarjinalisasi.
Mengingat program Sekolah Rakyat erat kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan, yang menurut penulis akan mengikis kondisi kemiskinan staruktural, maka nantinya jika pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di KBB sudah benar benar berjalan, maka didalam merekrut peserta didiknya benar benar tepat sasaran agar Sekolah Rakyat ini tidak dimanfaatkan oleh anak anak usia sekolah yang sebetunya berasal dari kalangan mampu.
Namun jika melihat kepada pendirian dan penyelenggaran Sekolah Rakyat di KBB, ada keyakinan bahwa anak anak usia sekolah yang direkrut akan berasal dari kalangan tidak mampu karena akan diambil berdasarkan data yang sudah tercatat di didalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasiona (DTSN) milikKementrian Sosial. Untuk tahap pertama, Sekolah Rakyat di KBB merekrut 200 anak dari keluarga miskin ekstrim. Nantinya para siswa akan mendapatkan fasilitas pendidikan, penginapan/asrama, dan kebutuhan pendidikan lainnya secara gratis.
Dalam kaitan itu, pemerintah KBB pun memiliki peran yang tidak kecil. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail turut memikirkan dalam penyediaan lokasi yang cocok untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat terpadu yang mencakup SD, SMP, dan SMA. Untuk hal ini Pemerintah KBB telah turut menyiapkan fasilitas sementara yaitu di BBPPKS Lembang dan Wyata Guna 2 Cisarua sebaga lokasi belajar tingkat SMP dan SMA. Kemudian Dinas Sosial KBB juga berperan didalam mengidentifikasi calon peserta didik dari keluarga miskin ekstrim yang ada di wilayah KBB.
Pada tahap awal, pemerintah KBB memang memiliki peran untuk mendukung dan mengkoordinasikan program dengan Kementrian Sosial dan Kementerian lain yang sama sama terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tidak berhenti disitu, ke depan Pemda KBB tentu dituntut untuk menyediakan lokasi yang lebih besar dan cocok untuk membangun Sekolah Rakyat (SD, SMP, SMA) sehingga penyelenggaraannya akan lebih terpadu dan prospektif. Ini adalah tantangan tetapi sekaligus akan menjawab kebutuhan pendidikan terutama bagi kalangan keluarga miskin.
