KAB. BANDUNG I BBCOM I Direktur Utama BPR Kerta Raharja Ir.H.Aep Cahyad, mengatakan pemberian kredit kepada UMKM itu tidak akan dihilangkan, tapi dalam proses pemberian kreditnya akan lebih selektif. Dan yang akan diberikan kredit adalah UMKM yang produktif. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada sektor perekonomian.
Kalau kita terlalu berambisi memberikan kredit kepada UMKM karena posisinya lagi pandemi, ya semuanya sudah pada tahu. Jadi kita akan menseleksi, bukan meniadakan,” ujar H. Aep usai kegiatan pelantikan direksi dan komisaris BPR Kerta Raharja, di Rumah Dinas Bupati Bandung , Rabu (15/12).
Dikatakan Bupati Bandung H.M Dadang Supriatna S.Ip M.Si bahwa Menseleksi UMKM yang produktif harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita membuat program terlalu ke UMKM, maka resiko kemacetan akan tinggi dan kita akan menekan NPL.”jelasnya
Masih kata Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna menyebut praktek bank emok sudah merajalela di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, bupati meminta BPR Kerta Raharja harus mampu bersaing dengan perbankan lainnya terutama bank emok dan pinjaman online.
Benar saat ini pemerintah pusat langsung menginstruksikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga BPR harus kerja keras untuk bisa bersaing dengan bank yang lain dan terutama jangan kalah sama pinjol dan bank emok yang merajalela di Kabupaten Bandung,”kata bupati.
Maka awal Januari ada penyertaan modal non permanen, program untuk masyarakat kabupaten Bandung tanpa bunga, ini salah satu terobosan yang harus dilaksanakan secara maksimal oleh BPR Kertaraharja.”ungkap Dadang
Disaat yang sama, Ir.H.Aep Cahyad mengungkapkan BPR Kerta Raharja menargetkan program digitalisasi perbankan, diantaranya ATM Cardless dan aplikasi Payment Point Online Banking Digital Saku (PPOB DS). Program yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi di BPR Kerta Raharja itu akan dilaunching pada Januari 2022.
Dan juga adanya program memberantas bank emok, yaitu dengan mengadakan program pinjaman tanpa bunga. BPR Kertaraharja mengaku sudah mendapatkan fasilitas pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp20 miliar. Selain itu juga ada kerjasama dengan fintech untuk memberantas pinjaman online.
Ditambahkan, Komisaris BPR Kerta Raharja Mohamad Indra Anwari S.Pdi, kedepan BPR Kertaharja harus bisa membangkitkan perekonomian, terutamanya saat pasca pandemi Covid-19. Agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dapat tercapai. (*R)
