CIMAHI | BBCOM – Tahun 2026 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi memiliki program program strategis. Namun ditengah berkurangnya dana transfer pusat ke daerah, maka DPKP pun mengalami keterbatasan anggaran. Namun demikian, program srategis terutama program perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni) tetap menjadi fokus untuk bisa dilaksanakan sesuai rencana. Demikian dikatakan Kepala DPKP Kota Cimah Amy Pringgo Mardhani di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026).
Didampingi Sekretaris Dinas, Sambas Subagdja, dijelaskanoleh Amy Pringgo bahwa program rutilahu telah ditetapkan sebagai salah satu Kegiatan Stategis Daerah yang dituangkan didalam Keputusan Walikota No. 050/Kep.741.Bapperida/2026. Di DPKP ada tiga point yang menjadi prioritas yaitu Perbaikan Rutilahu, Pembangunan Tangki Septic Individual, dan Pembangunan TanggulCisangkan-Cisalak”ujarnya.
“Mengacu kepada Peraturan Walikota, maka Program rutilahu tidak boleh ditunda apalagi ditangguhkan karena sudahmenjadi program prioritas untuk kepentingan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk tahun ini yang didanai APBD adalah sebanyak 390 rutilahu yang akan diperbaiki. Saat ini dari sejumlah rumah yang sudah diverifikasi akandilaksanakan sebanyak 64 unit di tahap 1, diprioritaskan untukyang darurat dan saat ini memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat,” papar Amy.
Dijelaskan Amy, penerima rutilahu adalah masyaakat yang masuk dalam ketegori Desil 1 – 4 yaitu masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, da rentan miskin. “Selain itu, status kepemilikan juga menjadi kriteria penerima rutilahu. Artinya, rutilahu yang akan diperbaiki status kepemilikannya harus jelas, ada sertifikat atau paling tidak ada kikitir (leter C). Kemudian yang menjadi penghuninya adalah pemiliknya sediri, bukan hanya berstatus penghuni.”
Selain anggaran bersumber dari APBD Kota Cimahi, kata Amy Pringgo, untuk tahun ini diajukan juga anggaran dari APBN yang diusulan sebanyak 1.000 unit rutilahu melalui Kementrian PKP guna mendapatkan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan untuk tahap 1 sedangdalam tahap persiapan pelaksanaan sebanyak 196 unit.
Pada kesempatan itu Sambas menambahkan, bahwa rutilahu di Kota Cimahi paling banyak berada di Kecamatan Cimahi Selatan. Karenanya prioritas bantuan rutilahu kebanyakan di wilayah Cimahi Selatan.
Selain rutilahu, program strategis DPKP Kota Cimahi lainnya adalah Penataan kawasan kumuh yang lokasinya kebanyakandi wilayah Cimahi Selatan diantaranya Kelurahan Cigugur, Cibeureum dan Kelurahan Melong. “Kawasan kumuh di Kota Cimahi dicirikan oleh kondisi kerapatan bangunan, sanitasi yang kurang memadai dan kurangnya proteksi kebakaran. Di Kota Cimahi mayoritas adalah kumuh ringan,” ujar Sambas.
Ditambahkan Sambas, kita terus menginventarisir kawasan kumuh. Ternyata kawasan kumuh ini cenderung bertambah luasnya. Tahun kemarin ada sekitar 85 hektar, ternyata saat ini meningkat menjadi sekitar 100 hektar. Hal ini diakibatkan salah satunya oleh terjadinya pertambahan penduduk. “Oleh karenanya kita terus menginventarisir agar bisa mengurangi kawasan kumuh. Salah satu kegiatan Strategis Walikota yang dapat mengurangi kawasan kumuh tahun ini adalah denganmelalui kegiatan pembangunan sarana dan prasaranakelurahan serta pemberdayaan masyarakat, yang dikenaldengan nama program PPM.”
Kemudian penanganan masalah banjir juga menjadi perhatian DPKP untuk ditangani. “Sebetunya di kota Cimahi lebih tepat dikatakan genangan karena setiap terjadi genangan dalam waktu kurang dari 2 jam sudah surut. Hal ini karena Kota Cimahi konturya memiliki kemiringan yang memungkinkan genangan air cepat surut. Solusi utamanya adalah penataan saluran. Untuk ini memang memerlukan penanganan jangka panjang, dan kita sudah berkoordinai dengan BBWS. Kita sudah memilki konsepnya. Sedangan untuk jangka pendek, penanganan genangan di berapa titik adalah dengan melakukan pengerukan di kolam retensi yang berlokasi di Kelurahan Pasir Kaliki Cimahi,” papar Amy.
Pada kesempatan itu Amy Pringggo meminta kepada masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi terhadap program pemerintah seperti tidak mendirikan bangunan diatas saluran air. “Bagaimanapun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh adanya partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (Teddy)
