BANDUNG | BBCOM – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Republik Indonesia, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bandung, berjalan dengan adil, transparan, dan inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Fajar saat meninjau langsung kesiapan pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 7 Bandung, pada Senin, 16 Juni 2025.
“Kami datang ke Bandung untuk menengok sahabat saya, Kang Farhan, sekaligus mendukung beliau dalam memajukan sektor pendidikan di kota ini,” ujar Fajar kepada awak media.
Dalam kunjungan tersebut, Fajar ingin memastikan bahwa proses SPMB berlangsung secara tertib, bersih, transparan, dan akuntabel.
Pendidikan Inklusif dan Akses Merata Jadi Fokus
Lebih jauh, Wamendikdasmen menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat rentan.
“Kami ingin memastikan semua anak bangsa, dari latar belakang apa pun, mendapatkan hak yang sama atas pendidikan yang layak. Tidak boleh ada diskriminasi,” tegasnya.
Fajar juga menyoroti pentingnya pendidikan inklusif yang berkelanjutan, agar kelompok rentan tetap terfasilitasi dalam sistem pendidikan nasional.
“Kami berdiskusi dengan Kang Farhan agar anak-anak dari kelompok rentan bisa terus dijamin hak pendidikannya. Negara harus hadir untuk semua,” lanjutnya.
Ajak Kolaborasi dan Pengawasan Bersama
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB.
“Kami meminta bantuan para kepala daerah — wali kota, bupati, dan lainnya — untuk bersinergi. Prinsip kita adalah partisipasi semesta, agar pendidikan di Indonesia terus membaik,” ujarnya.
Fajar turut mengajak masyarakat dan media massa untuk ikut mengawasi jalannya proses SPMB agar berjalan jujur dan objektif.
“Mohon dukungan dari teman-teman wartawan dan masyarakat untuk turut mengawasi. Jika ada masalah, klarifikasi dulu. Jangan langsung dihebohkan,” imbaunya.
Antisipasi Kendala Teknis dan Isu Praktik Curang
SPMB untuk jenjang SMP di Kota Bandung dijadwalkan mulai dibuka pada 20 Juni 2025. Wamendikdasmen mengimbau orang tua siswa untuk tidak panik dan selalu mengakses informasi dari sumber resmi.
“Sering kali kepanikan terjadi karena informasi yang minim. Akhirnya semua menyerbu pendaftaran di waktu yang sama, lalu sistem terganggu. Kami imbau agar orang tua aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan,” tuturnya.
Menanggapi isu yang kerap mencuat setiap tahun mengenai praktik titipan pejabat dan jual beli kursi, Fajar menegaskan bahwa belum ditemukan bukti yang kuat sejauh ini.
“Isu titipan selalu ada. Namun kami tidak bisa berspekulasi tanpa dasar hukum. Sampai saat ini belum ada indikasi yang bisa dibuktikan,” tegasnya.
Laporan Resmi dari Wali Kota Bandung
Terkait dugaan praktik kecurangan di Kota Bandung, Wamendikdasmen mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tertulis resmi dari Wali Kota Bandung.
“Laporan sudah kami terima hari ini secara resmi. Kami akan menindaklanjutinya bersama Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek,” ungkapnya.
Meski belum ada keputusan final, ia mengingatkan semua pihak agar menjunjung asas praduga tak bersalah, dan menekankan pentingnya klarifikasi sebelum menyimpulkan sesuatu.
“Kita tidak boleh langsung menghukumi tanpa data dan fakta yang jelas. Tapi ini bisa menjadi peringatan agar semua pihak menjaga integritas. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa yang harus dijaga bersama,” pungkasnya. (Elvin Yos)
