Disdik Jabar Didemo Mahasiswa, Kebijakan Pendidikan Jadi Sasaran Kritik

Aksi BEM SI Kota Bandung di depan Kantor Disdik Jabar, Kamis (7/5/2026)

BANDUNG | BBCOM — Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kota Bandung menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pendidikan di Jawa Barat melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/5/2026).

Koordinator aksi, Rizal, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi pendidikan saat ini, khususnya terkait berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada peserta didik maupun tenaga pendidik.

“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami sebagai generasi mahasiswa terhadap kondisi dan nasib pendidikan saat ini,” ujar Rizal usai menyampaikan orasi di depan gerbang Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dalam aksi tersebut, tiga perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Jawa Barat yang hadir, di antaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat H. Deden Saeful Hidayat, Kepala Balai Pendidikan Menengah Kejuruan H. Edy Purwanto, serta Kepala PKPLK Disdik Jabar Ai Hasan.

Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terkait kebijakan pendidikan di Jawa Barat. Salah satunya mengenai Program Pancawaluya yang dinilai penerapannya masih belum tepat dan perlu penjelasan lebih lanjut terkait sumber anggarannya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dianggap masih memprihatinkan. Mereka menilai besaran honor guru honorer saat ini belum mencerminkan penghargaan terhadap peran penting tenaga pendidik.

Tidak hanya itu, mahasiswa turut menyinggung persoalan pemerataan bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai masih belum menyentuh seluruh wilayah di Jawa Barat, terutama daerah pelosok seperti Garut Selatan.

Berbagai kritik dan aspirasi lain juga disampaikan berkaitan dengan kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat.

Sebagai bentuk tindak lanjut, perwakilan mahasiswa menyerahkan nota kesepahaman (MoU) kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar seluruh aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan ke tingkat pusat melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Kami menunggu selama 3 x 24 jam. Jika aspirasi yang kami sampaikan tidak ditindaklanjuti, kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak,” tegas koordinator mahasiswa di hadapan pejabat Disdik Jabar dan aparat kepolisian dari Polsek Cicendo yang turut mengamankan jalannya aksi.

Aksi mahasiswa berlangsung hingga selepas Maghrib. Sebelum membubarkan diri, massa aksi juga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, H. Purwanto, yang dinilai perlu memberikan penjelasan langsung terkait berbagai persoalan pendidikan yang dipersoalkan mahasiswa. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *