KOTA CIMAHI | BBCOM – Usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang digelar di Sentul Internasional Convention Center, Kabupaten Bogor pada Senin (2/2/2026), Walikota Cimahi Ngatiyana menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Cimahi untuk mengimplementasikan program prioritas nasional. Pada kegiatan ini, Walikota Cimah Ngatiyana hadir bersama Wakil Walikota Cimahi Adhitya Yudistira.
“Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus bergerak selaras, bekerja nyata, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Ngatiyana
Ditambahkannya, program program strategis menyang jadi perhatian utama seperi Makan Begizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Merah Putih yang menjadi pilar ekonomi kerakyatan, pemerintan Kota Cimahi sudah mulai mengimplemantasikan sejumlah program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis, kata Ngatiyana, sudah berjalan di Kota Cimahi, sementara untuk Sekolah Rakyat saat ini tengah dilakukan penjajakan dan pencarian lokasi yang sesuai. Adapun Koperasi Merah Putih dipersiapkan sebagai penguatan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong.
Ngatiyana menilai Rakornas menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah. Melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Penekanan Bapak Presiden adalah bagaimana kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pola pengelolaannya harus diubah dan yang tidak benar akan ditertibkan,” ujar Ngatiyana.
Apa yang dikatakan Walikota Cimahi seusai mengikuti Rakornas tentu menjadi arah berharga dan strategis bagi pelaksanaan pebangunan Kota Cimahi kedepan. Dengan demikian maka langkah langkah pembangunan Kota Cimahi tidak keluar dari rel kebijakan pusat dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (teddy/hms)
