JABAR BBCom– Untuk mendorong percepatan terwujudnya manajemen kepegawaian yang baik di lingkungan pemerintah propinsi Jawa Barat sekaligus menumbuhkan motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN). Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) telah menginstruksikan kepada jajaran karyawan/i organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah propinsi, agar memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, inovatif, dan kreatif atau disingkat BAIK.
Upaya Gubernur untuk mendorong terciptanya layanan bermutu di lingkungan OPD, disambut positif oleh instansi Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, sejak bergulirnya program alih kelola pendidikan menengah (SMA/SMK) ke provinsi kesibukan semakin ekstra padat, bahkan setiap harinya tidak kurang dari 500 orang dari berbagai daerah datang berurusan ke Disdik Jabar, karena semua urusan administrasi dan tatakelola pendidikan di 27 kabupaten/kota di Jabar semuanya ditangani Disdik Jabar.
Banyaknya jumlah guru SMA/SMK yang ada didaerah untuk mengurus gaji berkalanya. Dikatakan Eko, sebenarnya di Kota Cirebon sudah ada
Akibat belum berfungsi secara maksimal Balai Pelayanan Pengawasan dan Pendidikan BP3 yang ada diwilayah Jabar. Jumlah guru SMA/SMK yang ada didaerah datang ke propinsi untuk mengurus gaji berkalanya.
Menurut Kepala Subag Kepegawaian dan Umum, H. Mulyana, membenarkan bahwa meskipun didaerah sudah terbentuk Balai, sebagai kepanjangan Disdik Jabar, tetapi masih ada saja pegawai sekolah maupun guru yang datang ke provinsi.
“Hal ini, karena SDM di daerah belum memadai. Jadi pengurusan masalah administrasi belum optimal,” kata Mulyana, ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/10).
Dikatakannya, memang semenjak alih kelola ini setiap harinya Kantor Disdik Jabar selalu ramai dikunjungi. Namun, sebagai pelayan pihaknya tetap komit untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin.
“Alhamdulillah, walaupun volume pekerjaan meningkat, tapi semua dapat teratasi. Konsekuensi tugas sebagai abdi negara, kami tidak pernah mengeluh. Komitmen kami memberikan pelayanan sudah menjadi suatu keharusan,” ujar Mulyana.
Pemerintah propinsi melalui Disdik Jabar, sudah menyiapkan SDM Kantor Cabang Dinas (Cabdin) di kabupaten/kota sebanyak 16 kantor cabdin. Nanti, kata Mulyana, kantor cabdin inilah pengganti balai dengan seperangkat SDM-nya.
“Mudah-mudahan dengan dibentuknya kantor cabdin di daerah, semua urusan pengelolaan administrasi sudah dapat teratasi. Dengan demikian, otomatis kesibukan di Disdik Jabar sedikit berkurang,” paparnya. (red)
