OKI | BBCOM — Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Farid Hadi Sasongko, menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran belanja media dalam APBD OKI Tahun Anggaran 2026 merupakan usulan murni dari pihak eksekutif.
Hal tersebut disampaikan Farid menanggapi keresahan para penggiat media terkait penurunan anggaran publikasi daerah.
Menurut Farid, DPRD tidak memiliki kewenangan dalam penyusunan rincian teknis anggaran. Legislator hanya menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penyusunan program dan alokasi teknis anggaran merupakan kewenangan eksekutif. DPRD menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Farid, Minggu (8/2/2026) malam.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-16. Ia menegaskan komitmen DPRD OKI untuk tetap menjaga kemitraan dengan insan pers.
“Media merupakan bagian penting dalam demokrasi daerah. Karena itu, komunikasi dan dialog dengan insan pers harus terus terjalin,” ujarnya.
Terkait perbandingan anggaran media yang turun menjadi sekitar Rp300 juta dengan dana hibah partai politik sebesar Rp1,3 miliar, Farid menjelaskan bahwa bantuan keuangan parpol bersifat normatif dan diatur secara nasional.
“Besaran hibah partai politik dihitung berdasarkan jumlah suara sah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, sehingga tidak bisa diubah secara sepihak,” jelasnya.
Farid menambahkan, karena menggunakan formula baku, dana hibah parpol tidak dapat digeser untuk kepentingan efisiensi daerah.
Meski demikian, DPRD OKI, kata Farid, memahami keresahan para pekerja media akibat kebijakan efisiensi tersebut. Pihaknya akan mencermati dampaknya agar tidak mengganggu layanan informasi publik.
“Jika ditemukan kendala serius dalam pelaksanaannya, DPRD akan mendorong evaluasi melalui mekanisme perubahan APBD,” tegasnya.
Ia memastikan tidak ada upaya pembatasan peran media. Menurutnya, media tetap menjadi mitra strategis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Masukan dari rekan-rekan media sangat penting untuk memastikan demokrasi di OKI berjalan sehat,” pungkas Farid. (pani)
