,

Inilah Ungkapan Nining Meida Kecewa Terhadap Sikap Pemerintah

7 April 2018 / 20:01 WIB Dibaca sebanyak: 428 kali Tulis komentar

“Saya tidak mau jauh dengan mereka karena mereka walikota dan gubernur saya. Jadi saya mohon karena ini untuk kepentingan bersama dalam melestarikan budaya, maka mohon diperhatikan dan diapresiasi karena kita tidak bisa meminta kepada siapa-siapa kecuali kepada pemimpin di daerah sendiri,” kata Nining di Bandung,(5/4).

BANDUNG BBCom–Nining Meida pelantun lagu pop sunda kecewa terhadap sikap pemerintah yang kurang peduli terhadap seniman tradisi Jawa Barat. Kedepan dia berharap sosok pemimpin Jawa Barat benar – benar berpihak pada seniman Sunda.

Menurut Nining, kekecewaan itu berkaca pada kejadian pada tahun lalu saat dirinya mendapat penghargaan internasional, namun tidak ada sedikitpun apresiasi pemerintah.

“Kemarin 2017, Alhamdulillah saya ikut fair festival Seoul 2017 dan bertarung dengan 27 negara lainnya. Kita mewakili Indonesia berangkat ke sana dan tampil lalu mendapatkan the best performance. Saya bersama Disbudpar kota Bandung, seharusnya setelah menang dan ini levelnya internasional harusnya ada apresiasi dari pemerintah Jawa Barat tapi ini tidak ada,” ujarnya.

Sejalan dengan Nining, pemerhati budaya dan seni , Ratno Sastromiharjo mengatakan sikap Pemerintah terhadap budayawan dan para seniman Jawa Barat sebenarnya sangat memprihatinkan, “Bukan berarti tidak memperhatikan tapi sangat kurang,  jika dibanding olah raga misalnya.Padahal kalau kita mengacu kepada UUD RI yang terbaru nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan di situ sangat jelas peran dan tanggung jawab pemerintah atas pemajuan budaya adalah obyek – obyek kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, Ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa. Permainan dan olahbraga tradisional  ini sangat luas cakupannya untuk di terjekahkan oleh peranp para Budayawan dan tokoh tokoh seniman yang paham mengaktualisasikannya,” jelas pria yang akrab disapa wa Ratno ini.

Kata dia, peran pemerintah sangat jelas dan bisa menjadi tulang punggung kebudayaan. “ Kenapa?, jelas tercantum dalam UU No 5 tahun 2017 tercantum anggaran penyusunan pokok anggaran kebudayaan daerah kabupaten kota dibebankan kepada pendapatan dan belanja daerah,  nah ini sangat timpang dilapangan.  Para Budayawan seniman khususnya di Jabar, tidak mempunyai daya tawar hanya karena kecintaan saja mereka bisa bertahan selama ini. Apa lagi bicara  untuk para pelaku budaya dan seni di daerah,  Garut khususnya. Lebih dan sangat parah sekali, mungkin anggaran teranggarkan tapi tak menyentuh,” pungkasnya. (cuy/rls)

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *