KAB. BANDUNG | BBCOM | Pelantikan 9 pejabat tertinggi tingkat pratama dilingkungan pemkab Bandung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna S.Ip, M.Si yang diambil sumpah jabatan PNS di rumah jabatan Bupati pada Rabu (22/09/21)
Pejabat yang dilantik salah satunya Zeis Zultaqawa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR); Iman Irianto sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); Tri Heru Puspita sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Distahpangkan); Wawan A Ridwan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud); Yosep Nugraha sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus); dan Agus Nuria sebagai Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan).
Kemudian Erwin Rinaldi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Akhmad Djohara sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Agus Firman sebagai Staf Ahli.
Sementara Kepala Disperkimtan yang baru Agus Nuria, tidak bisa menghadiri prosesi pelantikan karena dirawat di rumah sakit.Bupati Bandung Dadang Supriatna mengakui pelantikan ini sudah mendapatkan izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
“Rotasi mutasi di sebuah organisasi merupakan hal yang biasa. Saya mengingatkan kepada para pejabat yang sudah dilantik untuk melaksanakan dan mengakselerasi visi misi yang sudah dibuat, karena kita harus marathon,” kata Bupati Bandung saat konferensi pers.
Bupati menjelaskan dilantiknya kesembilan pejabat tersebut karena beberapa hal yang mendesak untuk dibereskan. Pertama, pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2022, dan mempersiapkan KUA PPAS APBD 2022. Kedua, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
H. Dadang Supriatna menjelaskan, dilantiknya kesembilan pejabat tersebut didahulukan karena kondisi saat ini sedang dalam pembahasan RAPBD 2021 dan persiapan pembahasan RAPBD 2022.
Kita harus fokus pada pembahasan APBD, untuk diselaraskan dengan program-program yang ada dan disesuaikan dengan rencana aksi serta visi misi yang sudah dituangkan di dalam RPJMD,” jelas Kang DS.
Dia berharap kepada pejabat yang sudah dilantik dan seluruh perangkat daerah untuk fokus kepada RPJMD yang sudah disepakati bersama.
RPJMD ini menjadi acuan dalam menjalankan program pembangunan. Jangan sampai membuat program-program yang tidak jelas,” jelas Kang DS. Dan berharap pejabat yang dilantik bisa segera berkonsolidasi dan menyesuaikan diri untuk segera bekerja dengan segala kesungguhan.
Kita perlu orang-orang yang punya kompetensi, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan mempunyai pola pikir yang bagus serta mampu berkomitmen terhadap sumpah jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya,” tandasnya.
Dia pun meminta untuk bisa melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya meningkatkan pelayanan publik juga meningkatkan kualitas dan etika kerja. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya pelanggaran seperti KKN dalam pelaksanaan tugas bisa ditekan. (*R)
