LEMBANG | BBCOM – Desa Lembang, KecamatanLembang, Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu penerima dana desa, pada tahun 2026 ini memiliki program prioritas yang masih terkonsentrasi pada perbaikan infrastruktur. “Hal ini sesuai dengan arahan terkait pemanfaatan dana desa yang masih tetap ke infrastruktur. Alokasi dana desa sekitar 43 % akan diperuntukan bagi perbaikan infrastruktur, dan selebihnya sesuai dengan kebijakan pusat diperuntukian bagi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, BLT, stunting” Kata Kepala Desa Lembang, Dikdik Sadikin ketika berbincang di kantornya, Selasa (3/2/2026).
Dikdik mengatakan, pemanfaatan dana desa diusahakan selaras dengan kebijakan pusat. “Dalam hal ini tentu ada prioritas yang harus dilakukan, dan prioritas itu disesuaikan dengan ajuan dari masyarakat, serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran/dana yang diterima. Di Desa Lembang sebetulnya ada 16 RW. Namun baru 8 RW yang akan disentuh program infrastruktur di tahun ini. Kan ada forum RW, setiap RW mengajukan satu usulan prioritas, sedangkan sisanya yang 8 RW lagi alokasi anggarannya pada tahap berikutnya,” Jelas Dikdik.
Perbaikan infrastruktur itu, menurut Ddikdik, nantinya akan memperlancar mobilitas, baik untuk aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses ekonomi. “Sasaranya terutama kepada infrastrukur yang kondisinya sudah benar benar memerlukan perbaikan. Kalau misalnya ada jalan jalan di gang kodisinya masih layak untuk dilalui, hal ini tidak menjadi sasaran perbaikan”
Mengenai waktu pelaksanaan penanganan infrastruktur, Dikdik mengatakan tergantung kepada waktu diterimanya dana desa. “Kalau anggarannya turun secepatnya ya langsung kita action untuk segera melaksanakan rencana yang telah disusun”.
Pada Kesempatan itu, disinggung pula soal bencana yang saat ini tengah melanda beberapa lokasi di daerah Kabupaten Bandung Barat. Menurut Dikdik ada beberapa RW di Desa Lembang yang lokasinya rentan terkena bencana alam seperti longsor. “Kondisi ini tentu kita antisipasi dengan berpijak pada hasil mitigasi dan survey kondisi lapangan. Di beberapa titik seperti RW 7, 9, 10 kondisinya bisa dikatakan rentan bencana. Apalagi di RW 7 pada tahun 2025 pernah mengalami bencana yang menyebabkan 8 rumah mengalami kerusakan. Untuk itu, pihak desa pun senantiasa mengalokasikan dana untuk penanganan kondisi darurat yang didalamnya untuk untuk penanganan bencana.” Pungkas Dikdik. (teddy)
