BANDUNG | BBCOM – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan informasi publik. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengembangkan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan permohonan informasi masyarakat.
Inovasi tersebut dipaparkan Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Lilis Nurlaila Adiwulandari, S.E., M.M., dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya, Lilis menjelaskan bahwa pengembangan dashboard digital merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencatatan, pemantauan, hingga evaluasi tindak lanjut setiap permohonan informasi secara lebih terstruktur.
Melalui dashboard tersebut, pengelolaan register permohonan informasi dapat dilakukan secara lebih sistematis, mulai dari identifikasi penanggung jawab pelayanan, pemantauan status penyelesaian permohonan, hingga pengelolaan dokumentasi pendukung.
Dengan demikian, setiap tahapan pelayanan memiliki rekam administrasi yang jelas dan dapat ditelusuri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pengembangan sistem digital ini merupakan kelanjutan dari pembenahan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Upaya tersebut mulai diperkuat sejak 17 Juni 2026 melalui penataan fasilitas pelayanan serta penyempurnaan administrasi informasi publik.
Berdasarkan rekapitulasi hingga akhir Oktober 2026, Sekretariat DPRD Jawa Barat telah menerima sebanyak 220 permohonan informasi. Dari jumlah tersebut, 218 permohonan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan dua permohonan lainnya masih dalam proses.
Selain itu, seluruh register permohonan telah dilengkapi dengan identitas penanggung jawab serta tautan dokumentasi pendukung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap proses pelayanan memiliki catatan administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemanfaatan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik diharapkan tidak hanya mempermudah pengelolaan data, tetapi juga memperkuat pengawasan internal dan menjadi instrumen evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Melalui inovasi tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Transformasi digital diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel.
Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. (kdp)
