SMPB Tuntut Pemkab dan DPRD OKI Terbitkan Perda Perlindungan Ekosistem

13 Maret 2018 / 21:15 WIB Dibaca sebanyak: 165 kali Tulis komentar

KAYUAGUNG BBCom-Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Pedamaran Bersatu (SMPB) geruduk kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab OKI) Selasa (13/3/2018), mereka menuntut pemerintah daerah dan DPRD OKI segera menerbitkan perda tentang perlindungan, pengolahan, dan pemanfaatan ekosistem gambut purun berbasis masyarakat dan kearifan lokal.

Masa yang dikoordinir oleh Syarifudin Goeshar dan Rian Saputra meminta lahan gambut purun yang termasuk dalam izin perusahaan yaitu PT Sampoerna Agro tbk dan PT Rambang II, segera dicabut izin kedua perusahaan perkebunan tersebut. Karena jika tidak, maka ekosistem gambut purun tergerus sehingga lambat laun mata pencaharian para pengrajin tikar purun hilang dan berdampak pada perekonomian warga Pedamaran.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKI H. Husin, SPd.,MM didampingi Asisten 1 Setda OKI bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Drs H Antonius Leonardo, MSi berkomitmen akan berupaya mengabulkan tuntutan para demonstran yang mayoritas pengrajin tikar purun.

“Kita sangat mendukung apa yang kalian lakukan ini, sudah seharusnya ekosistem gambut purun dilestarikan. Karena ini termasuk salah satu kearifan lokal, sebagai bahan dasar tikar purun yang digunakan para pengrajin,” ungkap Husin.

pembebasan lahan gambut purun yang masuk dalam HGU perusahaan sedang terus diupayakan oleh Pemkab OKI, dalam hal ini Bupati OKI H Iskandar SE yang sedang cuti kampanye terkait pencalonannya dalam Pilkada OKI Juni 2018.

“Aksi seperti kalian lakukan hari ini, sekali lagi kami tegaskan tentunya sangat membantu dalam mengupayakan hal tersebut. Namun ketahuilah untuk mewujudkan itu tidak hanya cukup dengan perbup saja, tetapi juga harus perdanya dan ini perlu digodok bersama DPRD OKI,” ujarnya.

Silahkan kalian berunjuk rasa, tapi jangan sampai aksi yang kalian lakukan dijadikan alat kepentingan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi seperti kita ketahui bersama saat ini dalam masa tahapan pilkada.

Mendengar apa yang diucapkan Husin, ratusan kaum hawa yang mayoritas merupakan pengrajin purun asal Desa Menang Raya, Pedamaran I, V dan VI Kecamatan Pedamaran OKI tersebut, terlihat puas dan berharap hal itu bukan hanya sekedar janji belaka. (Pani games)

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *