KAYUAGUNG, BBCom—Pendidikan merupakan suatu kebutuhan semua lapisan masyarakat, karena majunya suatu daerah dapat dilihat dari pendidikannya, hal ini perlu pemikiran dan kebijakan, terutama bagi daerah yang masyarakatnya masih tergolong lemah dari disisi ekonomi. Apa lagi saat ini, kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk, bahkan aturan pemerintah yang di perlakukan agar masyarakat maupun pendidik dapat berjalan sebagai mana mestinya.
Sekarang ini ada namanya sekolah mandiri yang dapat melakukan kebijakan dalam hal menentukan kebutuhan sekolah itu sendiri, namun sekolah tersebut harus tetap mengikuti peraturan yang telah diatur oleh pemerintah.
Hasil pantauan BBCom berapa pekan ini di Kab. OKI Sumsel dalam penerimaan siswa baru ( PSB ) ada berapa sekolah yang termasuk katagori mandiri sehingga sekolah tersebut dapat melakukan peraturan sesuai dèngan kebutuhan sekolah, misalnya siswa yang di terima di wajibkan membeli pakaian seragam yang disediakan sekolah, baik itu baju, atribut, sampai sepatu sehingga wali murid di wajibkan membayar sampai 1,5 juta bahkan lebih, dan ini semuanya dibeli melalui sekolah.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP), Alifiah kepada BBCom mengatakan (18/6) dirinya menilai dunia pendidikan sudah menjadi ladang bisnis kepala sekolah” pasalnya dari hasil survei yang dilakukan Ali, Seorang kepala sekolah bisa habiskan dana puluhan juta rupiah untuk duduk menjadi kepala sekolah, sehingga hal tersebut bisa jadi untuk pengembalian dana yang sudah di keluarkan, ujar Ali
Dia menambahkan sekarang banyak keluhan masyarakat tentang mahalnya pendidikan, bahkan hanya bisa di jangkau oleh orang yang kelas ekonominya menengah keatas, sementara yang ekonominya lemah harus ikuti prosedur yang begitu rumit. “Jadi kami dari lembaga sosial masyarakat sudah memantau ada berapa sekolah yang sudah melanggar aturan yang telah di tentukan oleh pemerintah baik sekolah mandiri maupun tidak, dan kami telah membaca aturan sangsi nya, tapi sayang sangsi tersebut hanya penurun pangkat saja” ungkap Ali
Di lain waktu ketua LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Badan Publik ( LPKBP ) Hary Putra membenarkan adanya hal tersebut Hary mengatakan, “Ada beberapa sekolah pavorit yang cukup mahal sehingga tidak bisa di jangkau oleh kalangan bawah pada hal anaknya termasuk katagori pintar, sehingga kebanyakan anak anak pejabat dan pengusaha yang bisa duduk di sekolah tersebut.
“Ini perlu pemikiran pemerintah Kab OKI terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus paham dengan kondisi masyarakat sekarang ini, ketika pilkada Gubernur Sumsel perna punya program sekolah gratis tapi sampai sekarang belum terealisasi sepenuhnya. pungkas Hary. ( pani)
