KBB | BBCOM | Beberapa waktu lalu, Bandung Berita.com melayangkan surat konfirmasi kepada Dinas Pekerjaana Umum dan Tata Ruang (DPUTR) kab. Bandung Barat perihal pelaksanaan proyek pengaspalan dan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) di beberapa wilayah di kab. Bandung Barat.
Isi surat tersebut mempertanyakan besaran anggaran yang nilainya nyaris seragam, yang kemungkinan kondisi eksistingnya mungkin tidaklah sama. Kenapa anggarannya sama dan nyaris seragam? Anggaran proyek pengaspalan pagu anggarannya Rp. 179.999.266,-, sedangkan pagu anggaran pembangunan TPT besaran pagunya Rp. 199.993.600,-
Atas pertanyaan tersebut, pihak DPUTR memberikan penjelasan secara gamblang. Penjelasan yang diampaikan oleh Rahmat selaku kasie. Perencanaan Pemukiman, menyasar pada kronologis dilaksanakannya perkerjaan tersebut.
Menurut Rahmat, sebetulnya awalnya usulan anggaran yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang dijaring dalam musrenbang dan anggaran dari dinas mengalami pemangkasan karena anggaran yang tersedia tidak memungkinkan dilaksanakannya pekerjaan pekerjaan tersebut. Anggarannya terbatas akibat dampak covid 19. “Apa yang sudah tercantum didalam DPA yang sumbernya dari aspirasi musrenbang dan dari dinas ditiadakan pada saat revisi anggaran. Anggaran yang kemudian tercantum didalam DPA untuk pembangunan fisik di lingkungan DPUTR sumbernya adalah pokok pokok fikiran dewan (DPRD kab. Bandung Barat-red)”, kata Rahmat
Ditegaskannya, kita hanya menerima dan mengeksekusi apa yang tertuang didalam DPA. Item item pekerjaan yang tertuang didalam DPA telah kita laksanakan sesuai kebutuhan”.
Mengenai besaran pagu anggaran ynag nyaris seragam, Rahmat menjelaskasn dasarnya adalah harga satuan tiap wilayah yang memang sama. “Harga aspal untuk per meter persegi akan sama. Kemudian dihitung juga oleh konsultan perencana kondisi geografis wilayah karena akan berpengaruh pada adanya biaya demobilisasi dan mobilisasi. Misal biaya pengaspalan di wilayah Lembang yang kondisi geografisnya lebih mudah dijangkau akan berbeda dengan wilayah kecamatan Rongga yang kondisi geografisnya lebih sulit dijangkau. Tapi kan ada biaya mobilisasi. Jadi besaran biaya tersebut sudah dihitung secara cermat oleh konsultan perencana. Yang jelas pagu anggaran didalam DPA telah dipergunakan secraa optimal.
Dipaparkan juga bahwa awalnya besaran anggaran yang diajukan dari pokok pokok fikiran dewan besarannya pagunya sekitar Rp. 200 jutaan. “Tetapi kan ada biaya biaya umum, biaya perencanaan, dan hal hal terkait lainnya. Jadi kita konversikan sekitar 10% menjadi Rp. 180 juta. Kemudian di ULP ada pengurangan lagi menjadi Rp. 179 jutaan lebih sedikit
“Kemudian pembangunan TPT juga sama dasarnya adalah harga satuan. Hitungannya adalah kubikasi. Yang membedakan adalah kondisi geografis sehingga ada perhitungan biaya mobilisasi yantg tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan utama.. Tetapi yang penting, besaran anggaran sudah kita pergunakan sesuai kebutuhan dan dioptimalkan, sehingga tidak ada kelebihan anggaran yang selama ini terkadang dipertanyakan,” tegas Rahmat.
Diakhir wawancara dengan Bandung Bewrita.com, Rahmat bahkan mempersilahkan rekan pers khususnya Bandung Berita.com jika akan melakukan investigasi lapangan. “Silahkan saja kalau akan investigasi lapangan sehingga informasi yang saya berikan memang sesuai dengan kondisi lapangan, dan kami senantiasa melakukan eksekusi anggaran di lapangan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan”, tegasnya. (teddy guswana)
