Oleh : Teddy Guswana (Redaktur Bandung Berita)
Saat ini hampir semua kabupaten/kota tengah berusaha menyiasati anggaran yang menurun sebagai akibat dari berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Meskipun sudah pasti akan berpengaruh terhadap penyusunan dan penetapan program pembangunan, namun bagaimana cara dan strateginya agar program program pembangunan tetap berjalan secara maksimal.
Untuk Kabupaten Bandung Barat sendiri, transfer dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp.300 milyar lebih yang didalamnya meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Fiskal. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyikapi kondisi ini dengan tetap harus realistis dalam penyusunan anggaran dan melakukan efisiensi APBD Tahun 2026.
Kondisi itu sudah pasti mempengaruhi program program di setiap unit kerja. Dengan demikian kinerja anggaran pada tahun 2026 di setiap unit kerja lebih difokuskan pada program program yang betul betul menjadi prioritas. Pada kondisi inilah maka setiap unit kerja dituntut untuk secara optimal melaksanakan program program prioritas dan benar benar mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat tertama layanan publik dasar. Dalam hal ini setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah KBB tentu merasakan adanya tekanan anggaran, dan yang lebih dihadapkan kepada tantangan cukup berat adalah Unit Kerja Bagian Umum.
Masalahnya, unit kerja Bagian Umum di lingkungan pemerintah daerah termasuk di pemerintahan KBB memiliki peran strategis sebagai jantung operasional dan fasilitator utama bagi seluruh aktivitas perangkat daerah, menjadi garda terdepan pelayanan internal dan eksternal, serta bertanggung jawab atas operasional sehari hari pimpinan daerah (bupati dan wakil bupati/sekda) termasuk didalamnya soal logistik yang memerlukan anggaran cukup besar. Karena itu, berkurangnya keterbatasan anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dapat dipastikan akan berpengaruh siginifikan terhadap aktifitas Bagian Umum.
Bagian Umum pemerintah KBB yang dinakhodai oeh Kemal Adhiyaksa, tentu dhadapkan kepada tantangan yang tidak ringan. Namun demikian tetap dituntut untuk mengoptimalkan kinerja sehingga tidak menurunkan tingkat koordinasi dan citra pimpinan serta tetap mampu menjaga stabilitas kinerja karena bagaimanapun Bagian Umum menjadi kunci dalam konteks manajemen pemerintan daerah. Pada kondisi ini tentu tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan sasaran program yang ada di Bagian Umum mengingat unit kerja ini bukan sekedar unit pelayanan administratif biasa, tetapi penggerak utama yang harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Disatu sisi, Bagian Umum adalah unit kerja strategis dalam konteks jalannya roda pemerintahan. Tetapi di sisi lain ketersediaan angaran di tahun ini yang serba terbatas menjadikan unit kerja ini harus benar benar selektif dengan mengesampingkan program kerja yang memang layak untuk ditunda pelaksanaannya. Intinya, strategi Bagian Umum dituntut untuk bertindak sebagai pengelola belanja operasional yang lebih disiplin dan memotong pengeluaran non-prioritas untuk dialihkan ke pos infrastruktur atau pelayanan publik dasar.
Beberapa yang patut dilaksanakan adalah : (1). Efisiensi Biaya Operasional Perkantoran, (2). Pengelolaan dan pemerliharaan aset untuk layanan publik misalnya saja perbaikan kendaraan operasional dinas dan menunda peremajaan dengan menghindarkan pembelian kendaraandinas yang baru. Kemudian memaksimalkan penggunaan gedung dinas guna efisiensi belanja sewa, (3). Rasionalisasi Protokol dan Rumah Tangga yaitu mengoptimalkan publikasi pimpinan melalui saluran digital (media sosial) dibanding media konvensional yang cukup mahal, dan mengurangi acara acara seremonial yang banyak menyedot anggaran, (4). Menyesuaikan belanja rumah tangga agar sejalan dengan APBD yang terbatas, (5). Optimaliasi SDM dan Pelayanan Internal sehingga tidak menambah beban belanja pegawai.
Dalam kaitan itu, Bagian Umum sebagai unit kerja strategis, ditengah keterbatasan anggaran dituntut untuk memperkuat koodinasi dengan unit unit kerja lain melalui pendekatan efisiensi, prioritas, dan optimalisasi sumber daya. Dalam hal ini maka hal hal yang harus dikoordinasikan meliputi : Rasionalisasi Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas, Optimalisasi Inventaris dan Aset Daerah, Efisiensi Penggunaan Energi dan Perawatan Kantor, Penyusunan Jadwal Kegiatan Berbasis Skala Prioritas, Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat Berbasis Digital agar tidak memakan penggunaan banyak kertas dan printer.
Diyakini, Bagian Umum Pemda Kabupaten Bandung Barat tentu sudah memiliki strategi strategi tersebut. Dengan demikian keterbatasan anggaran yang merupakan tantangan tidak ringan untuk dihadapi diharapkan tidak akan mempengaruhi kinerja sehingga tidak menurunkan jalannya roda pemerintahan KBB. Sok ah tetap bekerja dengan maksimal untuk bisa melewati masa sulit anggaran di tahun ini.
