KAB BEKASI | BBCOM – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dipastikan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi.
Wakil Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan normal meski situasi politik tengah bergejolak.
“Kami memastikan pemerintahan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Asep saat ditemui wartawan, Jumat (19/12/2025).
Asep mengakui hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait detail OTT yang menjerat kepala daerahnya. Menurutnya, informasi yang beredar di ruang publik belum sepenuhnya jelas dan kerap simpang siur.
“Informasi yang beredar masih belum utuh. Kami belum dapat menyampaikan keterangan lebih jauh karena masih menunggu penjelasan resmi dari KPK,” katanya.
Ketidakpastian informasi juga terjadi terkait penyegelan sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Asep menyebut, sejauh ini dirinya baru memastikan penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi, sementara detail ruangan lain masih belum diketahui secara pasti.
“Saya belum mengetahui secara rinci, namun memang ada beberapa ruangan yang disegel,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya, menegaskan bahwa proses hukum yang tengah berjalan tidak boleh menghambat kinerja birokrasi pemerintahan.
Ia memastikan seluruh organisasi perangkat daerah tetap bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Seluruh kegiatan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Hudaya.
Sejak Kamis malam, penyidik KPK diketahui telah menyegel ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai dua Gedung Bupati Bekasi. Segel berlogo lembaga antirasuah tampak terpasang di dua pintu masuk ruangan tersebut.
Penyegelan itu menjadi penanda bahwa proses penegakan hukum telah menyentuh pusat pemerintahan daerah. Meski demikian, jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas administrasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Di tengah ketidakpastian status hukum kepala daerah, pernyataan Wakil Bupati dan jajaran sekretariat daerah mencerminkan upaya menjaga kesinambungan pemerintahan sambil menunggu langkah lanjutan KPK yang akan menentukan arah dinamika politik di Kabupaten Bekasi. (Edison)
