BANDUNG | BBCOM — Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat, 2 Oktober 2026.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melantik Tantan Sulthon B, S.Sos., M.Sos., sebagai Ketua PWI Jawa Barat untuk periode lima tahun ke depan.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru PWI Jawa Barat dengan struktur organisasi yang mencakup sejumlah bidang strategis. Di antaranya organisasi, pendidikan, pembelaan dan pembinaan hukum, kesejahteraan, kerja sama, pengelolaan aset, serta multimedia dan teknologi informasi.
Dalam struktur kepengurusan baru, Ghiok Riswoto, M.I.Kom., dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi.
Ahmad Syukri A menjabat Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum. Sementara Zaenal Ihsan, S.Sos., dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan.
Posisi Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan ditempati Roberto Arieza Martin Purba, M.I.Kom. Adapun bidang kerja sama dipercayakan kepada Novianti Nurulliah, S.Sos., M.I.Kom.
Untuk memperkuat adaptasi organisasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi, M. Yudha Satria P, S.Sos., dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Multimedia dan Teknologi Informasi.
Sementara itu, Bambang Ganefa menjabat Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset.
Di bidang kesekretariatan, Sandy Ferdiana, M.I.Kom., dipercaya sebagai Sekretaris. Ia didampingi M. Nurofik, S.Pd., sebagai Wakil Sekretaris I dan M. Taufik Hidayat, M.M., sebagai Wakil Sekretaris II.
Posisi Bendahara ditempati Dra. Ati Suprihatin, M.I.Kom., dengan Andri Ridwan Fauzi, M.Sos., sebagai Wakil Bendahara.
Untuk memperkuat koordinasi dengan kepengurusan PWI di tingkat kabupaten dan kota, PWI Jawa Barat membagi wilayah pembinaan ke dalam enam kawasan.
Ahmad Fikri, A.Md., dipercaya sebagai Kepala Seksi Pembinaan Daerah.
Wilayah Indramayu, Subang, Karawang, dan Purwakarta menjadi tanggung jawab Asep Yadi Sobana.
Cirebon, Majalengka, dan Kuningan berada di bawah pembinaan M. Noli Alamsyah.
Sementara pembinaan wilayah Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi dipercayakan kepada Asep Solihin.
Selanjutnya, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Sumedang menjadi wilayah pembinaan Faizal Ammirudin.
Adapun Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat berada di bawah pembinaan Rahmat Sudarmaji.
Pembagian wilayah tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, dan pembinaan organisasi di berbagai daerah di Jawa Barat.
Selain pembinaan daerah, kepengurusan baru PWI Jawa Barat juga memperkuat sektor keanggotaan dan kelompok kerja.
Seksi Keanggotaan dipimpin Jejep Falahul Alam, S.Sos., bersama Mildan Abdalah dan Iswan Darsono.
Sementara itu, Seksi Kelompok Kerja berada di bawah koordinasi Roby Sanjaya, dengan Gingin Tigin Ginulur sebagai anggota.
Tantangan profesi wartawan tidak hanya berkaitan dengan proses mencari dan menyampaikan informasi. Wartawan juga menghadapi persoalan hukum, perkembangan teknologi, serta perubahan ekosistem media.
Karena itu, bidang advokasi dan pembinaan hukum menjadi salah satu bagian penting dalam struktur kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2026–2031.
Dian Suryana, S.H., dipercaya memimpin Seksi Advokasi. Ia didampingi Uyo Taryo, S.H., dan Riki Rizki, S.H.
Sementara Seksi Pembinaan Hukum dipimpin Drs. Ahmad Rayadi, bersama Dr. AS Haris Sumadiria, M.Si., dan Irawansyah, S.H., M.H.
Di bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas wartawan, Seksi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin Eli Siti Wasliah, M.Kom., bersama Miftahul Akmal.
Pelantikan kepengurusan PWI Jawa Barat di Gedung Merdeka menjadi penanda dimulainya periode baru organisasi hingga 2031.
Di bawah kepemimpinan Tantan Sulthon B, PWI Jawa Barat akan menjalankan program di berbagai bidang, mulai dari pembinaan daerah, keanggotaan, advokasi hukum, pendidikan, kesejahteraan, kerja sama, hingga transformasi digital.
Kepengurusan baru tersebut memiliki tanggung jawab untuk memperkuat organisasi sekaligus merespons berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers di Jawa Barat.
Perjalanan PWI Jawa Barat selama lima tahun ke depan akan ditentukan oleh pelaksanaan program, konsolidasi organisasi, serta kontribusinya dalam mendukung profesionalisme dan perlindungan wartawan. (kdp)
