Oleh : Teddy Guswana (redaksi Bandung Berita)
KBB | BBCOM | Tidak jarang, hingga saat ini dalam konteks roda pemerintahan masih saja ada persepsi bahwa hubungan legislatif dan eksekutif berada dalam tatanan ordinat dan subordinat. Bahkan legislatif masih dipandang sebagai kelompok penekan (presure group) yang dapat mengendalikan jalannya kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah daerah.
Pandangan seperti itu tentunya agak keliru. Pasalnya antara legislatif dan eksekutif berada pada kesejajajan, hanya tupoksinya yang berbeda. Keduanya merupakan unsur pemerintahan yang sama kedudukannya. Dalam salah satu fungsinya, eksekutif memang memiliki fungsi pengawasan. Tetapi pengawasan ini tidak berarti menjadi fungsi penekanan.
Dalam kaitan itu jika dicermati di beberapa daerah, antara DPRD dengan pemerintah daerah masih ada yang hubungannya kurang harmonis, bahkan DPRD mengarah pada posisi sebagai presure gorup. Hal ini tentu merupakan kondisi yang kurang elok karena akan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Hal itu tentu harus dihindari agar hubungan DPRD dan pemerintah daerah bisa harmonis dan saling mendukung dalam rangka memformulasi dan menggulirkan kabijakan yang pro rakyat. Diperlukan sinergitas antara DPRD dengan pemerintah daerah karena kedua lembaga ini menjadi ujung tombak didalam proses jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Berbicara soal sinergitas antara DPRD dengan pemerintah daerah, kodisinya tidaklah harus selalu timbul dalam tataran formal kedinasan, tetapi bisa terjalin pada kondisi non formal tetapi memiliki dampak semakin eratnya hubungan antara DRPD dengan pemerintah daerah. Upaya untuk menjalin keakraban antara DRPD dengan pemerintah memang sudah banyak dilakukan di beberapa wilayah, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Apa yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah adanya kondisi hubungan yang erat antara DPRD KBB dengan unsur Forkopimda yang terjadi pada saat gowes bersama beberapa waktu lalu. Hal ini memang merupakan sebuah momen sederhana, tetapi memiliki dampak dan makna untuk terjadinya jalinan yang erat antara DPRD dengan pemerintah daerah. Sebuah momentum yang meskipun sederhana tetapi patut mendapat apresiasi.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, kegiatan gowes bersama merupakan hal baik untuk meningkatkan kekompakan, sinergitas dan keakraban di antara seluruh stakeholders Kabupaten Bandung Barat karena akan menjadi modal utama dalam membangun daerah.
Apa yang dikemukakan Rismanto tentu patut direspon oleh semua stakeholder KBB agar pembangunan daerah KBB bisa berjalan kondusif yang ditopang oleh kebersamaan dan kekompakan. Wajar jika kemudian Ketua DPRD KBB ini mengharapkan acara serupa akan menjadi agenda yang dilangsungkan secara rutin dan berkala.
Meskipun acara gowes merupakan acara santai, namun ditengah suasana santai itu dapat dipastikan terselip obrolan yang mengarah pada soal pentingnya pembangunan daerah KBB. Obrolan inilah yang, paling tidak menjadi substansi komunikasi yang positif dan konstruktif diantara para peserta gowes terutama unsur DPRD KBB dengan Forkopimda tentang apa apa yang yang baik untuk pembangunan daerah KBB.
Biasanya obrolan santai pada suasana yang tidak begitu formal itulah yang didalam teori komunikasi dianggap akan menjadi salah satu sarana komunikasi efektif antara komunikator dan komunikan yang berdampak pada tindakan konstruktif. Dalam hal ini pihak DPRD dan Forkopimda salah satunya bisa menjadi komunikator dan yang lain menjadi komunikan.
Semoga saja dari acara Gowes bersama itu bisa lahir obolan dan pemikiran pemikiran konstruktif demi kepentingan pembangunan KBB.
