JAKARTA | BBCOM – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (10/3/2026). Kunjungan tersebut membahas skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, mengatakan pengelolaan ASN di daerah perlu terus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal itu penting agar pelaksanaan rekrutmen maupun peningkatan kapasitas aparatur di daerah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai regulasi nasional.
Menurut Pradi, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah mekanisme rekrutmen PPPK yang terus mengalami penyesuaian seiring kebutuhan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga aparatur di berbagai sektor.
“Pengelolaan ASN di daerah harus selaras dengan kebijakan nasional, termasuk dalam mekanisme rekrutmen PPPK serta peningkatan kompetensi aparatur,” ujar Pradi.
Ia menambahkan, konsultasi dengan Kementerian PANRB menjadi langkah strategis untuk memperoleh masukan serta memperkuat pemahaman terkait kebijakan terbaru pemerintah pusat mengenai manajemen ASN.
Selain membahas skema rekrutmen, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi ASN agar mampu menghadapi tantangan birokrasi yang semakin dinamis serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Jawa Barat berharap kebijakan pengelolaan ASN di daerah dapat semakin efektif, adaptif, serta sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah pusat. (dit/)
