Dedi Rusdianto Minta Pihak Sekolah Tempel Nama Siswa Penerima KIP

2 Agustus 2019 / 21:19 WIB Dibaca sebanyak: 591 kali 1 Komentar

OKI, BBCOM–Banyak wali murid mempertanyakan tentang dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang tidak bisa di cairkan sehingga ada dugaan oknum pendidik bermain atau melakukan penggelapan dana tersebut. Hal ini terjadi di SMPN 2 Pedamaran.

Untuk menyikapi permasalahan KIP yang tidak bisa dicairkan ternyata hal itu belum bisa dibenarkan. Menurut Kabid SMP Dinas Pendidikan Kab OKI Dedi Rusdianto Spd,Msi, program tersebut merupakan program dari Kementerian Perdesaan untuk pendidikan.

“Memang informasi yang kita terima tentang persoalan itu sudah sering terjadi, namun persoalan KIP ini perlu juga ada pemahaman dari wali murid, sebab yang sering kita terima ada murid yang mendapat kartu KIP tapi dananya tidak bisa dicairkan, sementara ada juga yang sudah cair sampai satu atau dua kali, bahkan yang lebih sering lagi jumlah yang berbeda sehingga menimbulkan persoalan bagi sekolah.” Ujar Dedi diruang kerjanya pada BBCOM (2/8).

BACA JUGA  Abdiyanto, Harapkan Kader PDIP OKI Mengikuti Rangkaian Kegiatan Kongres di Bali

BACA JUGA BERITA TERKAIT: Ada Dugaan Oknum Bermain Dengan Program KIP di SMPN 2 Pedamaran

Untuk murid yang mempunyai kartu KIP, baik yang No rekeningnya sudah ada maupun belum itu belum tentu bisa ada dananya, maka jangan sampai ada kesalah pahaman dan kami mengimbau kepada sekolah agar daftar nama nama siswa yang mendapat bantuan KIP harus di tempel” Tegas Dedi

Ia menambahkan, seandainya ada murid yang tadinya dapat dana KIP kemudian untuk selanjutnya tidak mendapat harus mintak keterangan dari Bank terkait biar wali murid paham.

BACA JUGA  H Iskandar SE:  “All out Asian Games Tidak Terganggu Oleh Asap Dari OKI”

“Perlu teknis bagaimana cara menyampaikan atau menerangkan dana KIP ini antara pihak sekolah kepada wali murid biar mereka mengerti dan paham” ungkap Dedi

Sementara Tosin operator SMPN 2 Pedamaran menyampaikan kepada BBCOM bahwa sekolah hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui data dabodik, hasilnya belum tentu sama dengan yang di usulkan jadi sifatnya berubah rubah.

Dikatakannya, pada tahun 2017 kami mengusulkan 526 siswa yang keluar 250an, tahun 2018 kami mengusulkan lagi 408 siswa dan hasilnya yang turun 200an orang siswa, tahun 2019 ini kami mengusulkan 246 siswa dan ini belum tahu hasilnya berapa yang di keluarkan dari pemerintah pusat, sambil memperlihatkan nama nama siswa yang mendapat bantuan KIP. (Pani)

Bagikan
Share

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *