oleh

Bupati Bandung Diakhir Jabatan Kembali Resmikan Gedung Baru

KAB. BANDUNG | BBCOM | Bupati Bandung H.Dadang M. Nasser diakhir jabatannya Kembali meresmikan gedung baru.
Kali ini Gedung baru Pelayanan Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang diresmikan.
Dalam Peresmian itu, hadir juga Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Dr.Zudan Arif Fakrullah, SH,MH di Soreang, Rabu (20/1/2021).

Disela kesibukanya Bupati Bandung H.Dadang M.Nasser Mengatakan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dimana Disdukcapil Kabupaten bandung mendapatkan seabrek prestasi yang dinyatakan oleh penerintah pusat. Inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini sangat baik sehingga layak untuk memiliki Gedung yang lebih bagus lagi. Untuk kedepan bisa ditingkatkan lagi ke lantai 2, sementara ini di lantai 1,” ucapnya.

Namun pola pelayanan menurutnya berdasarkan online, itu dilakukan sejak ada pembuatan KTP -el. Sementara untuk pelayanan online terpadu lainya di Dinasdukcapil, terus kita ditingkatkan disamping layanan terpadu Keliling untuk melayani masyarakat.

BACA JUGA  Tekan Penyebaran Covid-19, Pemdes Sagaracipta Terus Laksanakan PPKM Skala Mikro

“Karena ini penting untuk melayani warga masalah administrasi kependudukan dasar yang harus dimiliki warga Negara serta untuk kepentingan aktifitas warga lainnya. Seperti, untuk sekolah di pendidikan, untuk kesehatan itu harus punya data akurat dari Disdukcapil.

“Jadi Disdukcapil, merupakan satu-satunya data penunjang yang sah untuk berbagai pelayanan pemerintah lainnya. Seperti untuk kemiskinan, kesehatan, untuk bisnis dan perbangkan, UMKM, untuk berangkat keluar Negri dan untuk masalah waris. Jadi data itu sangat penting,”tuturnya.

BACA JUGA  H. Yayat Sumirat Anggota DPRD Kab Bandung Tampung Aspirasi Masyarakat

Dia juga memohon pada masyarakat, agar dibantu dalam menyampaikan data-data yang benar apalagi yang belum punya KTP-el dan KK itu harus punya.

” jika tidak ada dasar itu, akan berdampak pada pelayanan lainnya, jika ada yang miskin tidak punya data ini gaakan mendapatkan BPJS. Selain itu untuk melayani masalah hak-hak masarakat baik untuk menunjang kepentingan pribadi maupun kelompok ,” pungkasnya. (Ud)

Komentar