BANDUNG | BBCOM – Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai Bantuan Pangan kepada masyarakat secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Penyaluran Bantuan Pangan Tahap II ini dimulai sejak 30 Oktober 2025 dan hingga kini masih terus berlangsung.
Peluncuran (launching) program Bantuan Pangan Tahap II dilakukan secara nasional. Dalam kegiatan tersebut, Bulog menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga penerima manfaat di masing-masing daerah.
Bantuan pangan yang disalurkan menyasar sekitar 3,3 juta penduduk Jawa Barat. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Barat, Nurman Susilo, dalam keterangan persnya menegaskan bahwa masyarakat Jawa Barat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan beras. Menurutnya, stok beras Bulog di Jawa Barat sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga memasuki masa panen raya pada tahun depan.
“Program bantuan pangan merupakan instrumen pemerintah dalam mengelola cadangan beras milik pemerintah yang diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan masyarakat penerima, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen,” ujar Nurman.
Ia menjelaskan, berdasarkan proyeksi data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50.759.000 jiwa dengan tingkat konsumsi beras sebesar 79,08 kilogram per kapita per tahun. Dengan demikian, total konsumsi beras Jawa Barat dalam setahun diperkirakan mencapai 4.014.022 ton atau rata-rata 334.502 ton per bulan.
“Dengan penyaluran Bantuan Pangan alokasi Oktober–November sebesar 66.850 ton serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekitar 59.585 ton, maka Perum Bulog telah menggelontorkan beras sebanyak 126.435 ton. Jumlah tersebut setara dengan 37,80 persen dari rata-rata konsumsi beras bulanan di Jawa Barat,” ungkapnya.
Nurman berharap, penyaluran bantuan pangan dan program SPHP dapat memberikan dampak multiplier terhadap stabilisasi harga beras menjelang akhir tahun 2025. Hal ini karena terjadi intervensi pasar secara simultan, baik dari sisi permintaan melalui bantuan pangan maupun dari sisi pasokan melalui SPHP.
“Stabilnya harga beras diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengendalian inflasi sesuai target yang ditetapkan pemerintah,” pungkasnya. (arison)
