KAB BANDUNG | BBCOM | Bank BPR Kertaraharja berkomitmen untuk membantu masyarakat Kabupaten Bandung lepas dari jeratan rentenir. Komitmen ini dikakukan dengan menggandeng koperasi desa, BUMDes dan PUK PNPM.
Direktur Kepatuhan BPR Kertaraharja, H. Beni Subarsyah SE., MM., mengatakan jika BPR Kertaraharja tengah menyiapkan kredit lunak untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Bandung terbebas dari lintah darat.
“Teknisnya melalui desa, BUMDes, Koperasi, dan PUK PNPM. Bisa juga langsung menyasar ke warga yang membutuhkan kredit lunak,” kata H.Beni saat dihubungi, Rabu ( 22/7 )
H. Beni mengatakan, untuk persyaratannya, yakni memiliki tunggakan hutang ke bank emok atau rentenir, memiliki penghasilan ada kesanggupan untuk membayar cicilan.
“Ini sudah menjadi program pak Bupati. Untuk tahap awal pak Bupati mengucurkan dana sebesar Rp10 miliar,” kata dia.
Sebagai tahap awalnya, kata dia, Bank BPR Kertaraharja akan menjalankan program itu di tiga kecamatan Kabupaten Bandung. Antara lain, Kecamatan Pasirjambu, Rancabali dan Ciwidey (Pacira).
“Tiga kecamatan ini menjadi proyek percontohan kami. Untuk masyarakat yang terlilit hutang oleh rentenir, atau yang membutuhkan bantuan keuangan, silahkan datang ke pemerintah desa setempat agar bisa difasilitasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari Feri Januar Pribadi membenarkan jika BPR Kertaraharja sudah menggandeng Pemerintah Desa Mekarsari dalam rangka mengentaskan masalah pinjaman warganya ke rentenir.
Menurut Feri, pihak desa saat ini masih dalam proses mendata warganya yang terjerat hutang ke bank emok tersebut. Dirinya mengaku jika nantinya BPR Kertaraharja akan bersinergi dengan Koperasi Karyawan , Pusat Penelitian Teh dan Kina ( PPTK ) Gambung dengan Bank BPR Kertaraharja.
“Masih dalam proses pembicaraan mencari formulanya dan seperti apa teknisnya nanti. Tujuannya agar koperasi tidak terbebani dan BPR Kertaraharja tidak merugi,” kata dia.
Pihak koperasi, kata dia, juga sudah mengambil persyaratan ke BPR Ketaraharja untuk merealisasikan program tersebut. Kendati demikian, untuk merealisasikan progran tersebut pihak koperasi pada intinya sudah sangat siap.
“Koperasi dan BPR sudah siap. Sementara desa sekarang masih mendata. Karena akan diawali dengan yang kecil dulu. Setekah itu nanti seluruh masyarakat baru dilayani. Bertahap hingga semua tertanggulangi,” kata dia.
Feri menambahkan, setelah pendataan selesai, pada pelaksanaannya nanti koperasi yang akan menginventarisir menggunakan bantuan biaya dari BPR Kertaraharja. Sistemnya, nanti akan di take over dari bank emok ke koperasi.
Sementara untuk teknisnya, kata dia, masih dalam tahap kajian. Terlebih akan ada sistem perbaikan dimana setiap nasabah harus mendapat rekomendasi dari desa saat meminta pengajuan ke lembaga keuangan.
Selain itu, mengenai lembaga keuangan lain, pihak desa juga akan mewajibkan lembaga keuangan yang akan menagih uang untuk meminta rekomendasi ke desa terlebih dahulu.
“Di Mekarsari kan ada enam lembaga keuangan yang sudah masuk. Nah, nanti akan dibatasi. Setiap nasabah maksimal hanya boleh meminjam ke tiga lembaga. Pelan-pelan nantinya akan kami arahkan ke koperasi. Sehingga warga meninggalkan bank emok,” kata dia.
Menurut Feri, hal itu dilakukan agar nantinya secara perlahan masyarakat yang meminjam ke lembaga keuangan lain bisa diarahkan ke koperasi. Dimana dengan bantuan pembiayaan kredit lunak BPR Kertaraharja, maka angsuran kreditnya lebih ringan.
“Kreditnya sangat ringan. Jasa BPR ke koperasi dibawah standar. Jadi meringankan masyarakat tentunya,” kata Feri.
Feri sendiri mengapresiasi respon BPR Kertraharja yang kini terbuka dan sangat membantu mengatasi permasalahan bank emok di desanya. (dp)
