BANDUNG BARAT BB.Com— Kini sudah 21 tahun Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua berdiri. Selama itu pula, berbagai prestasi maupun kendala turut mengiringi keberadaan sekolah berasrama, yang sejak awal hingga kini digagas didirikan untuk menampung siswa-siswi lulusan SMP/MTs yang berprestasi dan berpotensi dengan status yatim piatu, yatim, piatu dan keluarga lengkap dengan kategori perlu dibantu ini.
Seperti diceritakan Ketua Pelaksana Bina Siswa SMA Plus Cisarua, Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Molly Mulyahati, D. M.Sc., kepada wartawan di Asrama Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu lalu, program pengembangan sumber daya manusia, merupakan salah satu prioritas perhatian pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup pembangunan regional Provinsi Jawa Barat.
Sejalan dengan perkembangan zaman Asrama Bina Siswa Jangan Sampai Dianaktirikanang berada dalam dinamika pembangunan yang cukup pesat, pendidikan formal sebagai bagian terpadu dari program pengembangan sumber daya manusia perlu mendapatkan pengembangan inovatif agar sesuai dengan tuntutan-tuntutan kehidupan di masa yang akan datang.
“Salah satu upaya untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan program SMA Plus yang pada prinsipnya berisikan program pendidikan SMA secara umum dilengkapi program-program tambahan lainnya yang berorientasi pada dunia aplikasi kerja, serta melengkapi wawasan siswa/siswi untuk menghadapi tantangan kehidupan yang akan mereka hadapi setelah lulus SMA,” kata Hj. Molly.
Lebih jauh, secara kronologis Hj. Molly menceritakan sejarah dan status Asrama Bina Siswa. Pada tahun 1995, Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua didirikan dengan harapan dapat mencetak lulusan SMA yang unggul, siap pakai, serta memiliki nilai plus dan kompetensi, berjiwa kewirausahaan, bermoral dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa.
Pendirian ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor: 421.3/SK/1209/Binsos/1995 atas gagasan Gubernur Jabar waktu itu, H.R. Nuriana.
Pada 1997, dijalin kerja sama antara Kanwil Depdikbud dan Gubernur Jabar H. R. Nuriana, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama no. 421.3/07/Huk/1997 tgl. 31/3/97.
Pada 1999, dibentuk Badan Pelaksana Harian Yayasan Darmaloka untuk mengelola SMU Plus Provinsi Jawa Barat (Kep. Gub. Kep. Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 821.2/SK.802-Binsos/1999 tgl. 20/07/99.
Pada 2004, Yayasan Darmaloka mengelola Bina Siswa SMA Plus dan 4 Sekolah Kejuruan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 466.4/Kep.374-Yansos/2004 tgl. 12 April 2004 Tentang Pengangkatan Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Pelaksana Yayasan Darmaloka.
Pada 2010, Bina Siswa Dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat –Penarikan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipinjam-pakaikan kepada Yayasan Darmaloka (Kep. Gub. Jabar No: 593/Kep.548-Hukham/2010 Tgl. 30/02/2010).
Pada 2012, Bina Siswa di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. “Berganti tahun, dalam perkembangannya, beralih pula status pengelolaan Bina Siswa. Tentunya, perkembangan dan status pengelolaan yang terjadi, harus menuju ke arah yang lebih baik, dengan meminimalisasi kendala yang ada. Jangan sampai kami (Bina Siswa, Red.), justru seperti dianaktirikan,” tegas Hj. Molly, yang dikenal pernah menjadi Walikota Sukabumi ini.
Maksud merasa “dianaktirikan”, jelas Hj. Molly, karena dalam perkembangannya, kebutuhan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan Bina Siswa yang diajukan kepada Pemprov Jabar, kurang mendapat perhatian. Seperti pengajuan pembangunan tambahan bangunan asrama siswa yang kurang, sudah lama diajukan, tetapi belum ada realisasi.
Akhirnya, ruangan untuk pegawai pun digunakan untuk asrama siswa. Akibatnya, para pegawai yang sekaligus sebagai pengawas, tidur di luar asrama, sehingga tidak bisa secara penuh mengawasi para siswa di asrama.
Selain itu, pengajuan pembangunanWC siswa yang sangat kurang, juga pengadaan komputer yang sudah lama dan jumlahnya kurang, belum juga direalisasikan. Belum lagi masalah stok makanan dan kebutuhan siswa yang kerap terlambat. Seperi selimut, setiap tahunnya, siswa baru masuk asrama pada bulan Juli. Tetapi pengadaan selimut baru datang Agustus, bahkan September.
“Niat luhur pemerintah dengan menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah berasrama bagi keluarga tidak mampu yang berprestasi, harus kita jaga dan pelihara. Namun perlu diingat, kita ini sekolah berasrama. Para siswa perlu perhatian khusus dan berlebih, bahkan 24 jam. Ini harus menjadi perhatian,” pungkas Hj. Molly. (dp)
Gubernur Jabar, Dr. (H.C) H. Ahmad Heryawan, Lc., didampingi Ketua Asrama Bina Siswa, Dra. Hj. Molly Mulyahati, D.M.Sc., saat berkesempatan melihat langsung suasana belajar di Lab. Komputer Asrama, pada 2010. * dok. Bina Siswa
