KOTA CIREBON | BBCOM – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Kamis (26/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Effendi didampingi Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati. Ia menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase awal peletakan fondasi pembangunan melalui visi “Setara Berkelanjutan”.
Sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tercatat sebesar 78,99 atau naik 0,9 poin dibanding tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,34 persen, didorong sektor perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” ujar Effendi.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,66 persen. Namun, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 6,41 persen dan menjadi fokus penanganan ke depan.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,631 triliun atau 93,99 persen dari target Rp1,736 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp658,8 miliar.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,649 triliun atau 92,49 persen dari pagu Rp1,783 triliun, yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di bidang pendidikan, Pemkot meluncurkan Program Beasiswa IDOLA, program Sekolah Rakyat, serta memperbaiki 55 bangunan sekolah. Di sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 100,46 persen dan prevalensi stunting turun menjadi 14,07 persen.
Untuk infrastruktur, pemerintah memperbaiki 26 ruas jalan sepanjang 7,28 kilometer, menangani 182 titik jalan lingkungan, serta memperbaiki 276 unit rumah tidak layak huni.
Dalam aspek tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 87,61 dengan nilai SAKIP 69,20. Sepanjang 2025, Kota Cirebon juga meraih 30 penghargaan, terdiri dari satu internasional, 17 nasional, dan 12 tingkat provinsi.
Mengakhiri laporannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh elemen masyarakat atas dukungan terhadap jalannya pemerintahan.
“Rekomendasi DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” katanya. (bud)
