Ina Agustiani, S.Pd (Praktisi Pendidikan)
Pendidik dan anak didik adalah dua komponen yang menjadi satu kesatuan di masyarakat. Anak yang seharusnya bermain dan belajar dihadapkan pada era baru yaitu pernikahan. Ada fenomena baru, dan semua sistem dalam hierarki masyarakat sosial harus bertanggung jawab terhadap fenomena ini. Kembalikan anak kepada fitrahnya….
***
Maraknya perkawinan dini yang menimpa pada anak semakin banyak dan tersebar di wilayah Jawa Barat, untuk itu Kabupaten Indramayu sudah mulai pasang badan dengan peranan yang dipelopori oleh Rahima, Lakpesdam PBNU, Fatayat PBNU dan LKK PBNU. Kegiatan bersama ini digelar dengan tajuk Ulama Perempuan menggelar konsolidasi dengan anggota CSO (Civil Society Organization) pada 19 September 2024 lalu. Mirisnya kondisi di lapangan yang terdapat 514 permohonan dispensasi kawin untuk anak, untuk itu perlu strategi tepat dalam upaya mencegahnya.
Dari hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ini dapat ditarik benang merahnya dengan beberapa analisa kesimpulan. Diantaranya Kabupaten Indramayu punya akar kuat untuk dijadikan regulasi dari hulu sampai hilir dengan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Kota Layak Anak. Lalu harus ada edukasi dari tenaga medis terkait kesehatan reproduksi pada anak remaja. Selanjutnya adanya pemahaman yang sama dari para petinggi terkait tentang pencegahan perkawinan anak. Terakhir budaya literasi yang harus dibangun oleh semua komponen dengan semua platform media sosial secara massif. Dengan begitu ikhtiar maksimal ini akan berujung pada perubahan yang baik.
Dilihat dari sisi psikologis pun pernikahan anak banyak hal negatif, akan membawa dampak buruk pada anak dan ibu yaitu ancaman risiko kematian lebih besar dibanding usia normal. Membuat anak putus sekolah dan hilang harapan untuk menggapai cita-cita, sempitnya pengembangan diri di masa depan. Anak usia dini jika menikah akan berpotensi terkena gangguan mental semacam depresi dari ringan sampai ingin mengakhiri hidup di tingkat paling parah. Dan disfungsi gangguan seksual rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena anak ini tidak bisa bernegosiasi dengan suaminya. Itulah gagasan dan hasil kesimpulan dari konsolidasi yang digagas oleh Ulama Perempuan.
Mengapa Harus Ulama Perempuan?
Mengingat korban yang paling banyak disini adalah perempuan, maka pembahasan ini cocok dengan para intelektual muslimah yang dalam tupoksinya memahami secara syariat apa yang salah dengan kondisi ini. Sekilas konsepnya sangat baik, tapi dibalik itu juga tersisipkan agenda lain.
Tujuan dibentuk Majelis Ulama Perempuan Global yang membawahi Ulama Perempuan di Indonesia lebih cenderung membawa misi kesetaraan gender dan feminisme yang akan merusak nilai Islam. Jika melihat fenomena kasus yang merendahkan perempuan, mereka akan mengambil kesimpulan bahwa syariat agama yang dibawa bertentangan dengan kehidupan sekarang. Tidak terpenuhinya hak-hak perempuan secara global, tetapi diam terhadapa kekerasan yang dialami muslimah di kawasan perang Gaza atau Suriah, juga negara dengan muslim minoritas di Pattaya, Rohingya.
Memang hasilnya tidak akan langsung pada liberalisasi Islam, tetapi perlahan dan pasti mendiskreditkan hukum syariat. Goal akhirnya adalah definisi kesuksesan perempuan, dengan mandiri secara finansial, dihargai karena pekerjaannya. Sehingga menuntutlah pada hukum dasar pembagian hak sama dalam pembagian gaji kerja, kontrol reproduksi berujung pelegalan aborsi, tuntutan pembagian hak waris yang sama.
Secara tidak langsung menyerang nilai-nilai Islam yang harus dikompensasi, dan menganggap perempuan susah berdaya jika memakai hukum syariat, seperti tidak bisa menjadi pemimpin negara, hijab menghalangi aktifitasnya, perwalian, dan parahnya berujung pada LGBT. Itulah jika kita hidup di sisteam kapitalisme yang melanggengkan kebebasan sebebasnya tanpa kontrol. Aturan Tuhan pun digugat.
Islam Memandang
Jika kita memandang Islam sebagai hukum dasar untuk penyelesaian masalah kehidupan, tentu tidak perlu adanya pemisahan kata ulama. Siapapun itu, mau laki-laki atau perempuan yang paham hukum syariat, pasti akan mendahulukan sesuatu yang benar. Dengan penamaan ulama perempuan ini berarti wanita ingin dipandang terdepan dalam penyelesaian masalahnya. Lihatlah para pemimpin kita dari Rasulullah hingga Khulafau Rasyidin adil dan setara. Khalifah Umar dengan lapang dada mendengarkan keluhan nominal akad yang ditetapkan negara pada saat itu dan keberatan, Khalifah langsung mengganti. Begitupun pergantian waktu prajutit muslim setiap 4 bulan sekali karena mendengar keluh kesah para istri dan ditanya berapa istri sanggup bertahan tanpa suami. Bukti adilnya pemimpin pada wanita.
Mengenai maraknya pernikahan dini pada anak setidaknya perlu dilihat, bahwa regulasi aturan yang ditetapkan negara memang sekuler dan bebas. Pembiaran pada konten porno, kenakalan remaja : zina, narkoba, tawuran, khalwat. Tidak ada kontrol untuk menjadikan generasi menjadi baik dari negara.
Islam punya sistem yang mendukung pembangunan SDM berkualitas dari wahyu Allah melalui Alquran. Menjadikan generasi khoiru ummah pemimpin peradaban mulia adalah cita-cita pendidikan dalam sistem Islam untuk generasinya. Dua perkara mendasar dalam kebijakannya adalah pada aturan politik dan biaya/pendanaan.
Kenapa harus politik? Karena bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelayakan warga negaranya dan perlindungan rasa aman untuk mendukung pembangunan, untuk menargetkan SDM tidak dibebani dengan mengejar ekonomi, dan ini diatur negara dengan strategis. Selanjutnya pada dana, mekanismenya ada di kas negara (baitulmal) yang diambil SDA negara, tanpa campur tangan swasta/luar negeri, tanpa utang ribawi atau swadaya masyarakat. Dengan kemandirian ekonomi tidak ada ketergantungan dan intervensi apapun dari pihak luar. Dengan begitu menumbuhkan jiwa pemimpin yang percaya diri terwujud.
Dengan keberhasilan ekonomi dan pendidikan Islam akan terbangun generasi yang berkualitas, dunia dikejar akhirat menjadi tujuan. Wallahualam.
