oleh

Sengketa Pilkades Sungai Jeruju Kab OKI Masih Terus Bergulir.

OKI | BBCOM | Terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel yang dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten OKI belum menemui titik temu.

Mediasi yang dilaksanakan, pada Senin (18/10/2021) di salah satu ruangan kantor DPMD yang menghadirkan panitia penyelenggara, dan beberapa anggota BPD Desa Sungai Jeruju, serta beberapa saksi TPS  berlangsung alot. Sementara pihak penggugat dalam hal ini diwakili oleh orang tua Cakades nomor urut 01, hanya diperbolehkan berada di luar ruangan.

Saat ditemui di lapangan, Herwanto selaku perwakilan pihak penggugat yang juga orang tua Cakades nomor urut 01, mengatakan bahwa pihaknya hari ini bersama beberapa warga masyarakat desa mendatangi Dinas PMD OKI dengan maksud untuk meminta penjelasan terkait hasil pilkades yang melibatkan anaknya tersebut.

Menurutnya, hasil penghitungan suara pilkades yang baru saja dilaksanakan serentak beberapa hari yang lalu menyalahi aturan. Pasalnya surat suara yang tadinya dianggap sah malah dianggap tidak sah.

“Ada beberapa surat suara yang sudah dicoblos ternyata terdapat dua bekas coblosan di satu tempat atau satu lajur, dan ini menurut saya sah secara aturan karena di dalam peraturan Bupati nomor 54 ayat 1 huruf F yang menerangkan bahwa surat suara dinyatakan sah apabila terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu tanda gambar atau garis persegi Panjang, sedangkan bekas coblosan yang lainnya berada diluar gambar dan tidak mengenai tanda gambar calon lainnya karena pemilih tidak membuka lebar surat suaranya. Kami mau memprotes kebijakan panitia pilkades yang tidak mengesahkan surat suara sebagaimana yang disebut pada peraturan bupati OKI,” jelas Herwanto.

Ia juga meminta kepada pihak yang berwenang agar peraturan tersebut direvisi.

“Kalau memang aturan (Perbub) ini tidak bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen, direvisi aja pak. Saya minta pak Bupati tolong ini direvisi karena sudah menciderai demokrasi. Dan kepada panitia agar hal ini dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pihak yang berwenang untuk dapat memfasilitasi penghitungan surat suara ulang.

“Kami juga minta kepada DPMD untuk mengabulkan permohonan kami agar kiranya dapat melakukan penghitungan surat suara ulang,”tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Tiji salah satu warga Desa Air Sugihan Kecamatan Air Sugihan, OKI saat dibincangi mengaku permasalahan ini sudah sangat sering terjadi, bukan saja di Desa Sungai Jeruju, namun juga dibeberapa desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten OKI.

Ia menilai hal ini terjadi lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara mulai dari pelipatan surat suara hingga ke pencoblosan surat suara.

“Harusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Dan ini seharusnya dilakukan oleh pihak panitia agar kegiatan pemilihan kepala desa ini berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang ada. Panitia juga harusnya mengerti dan memahami aturan yang berlaku,” Pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, terdapat 176 surat suara yang dinyatakan tidak sah (Blanko) oleh panitia. Padahal menurut aturan yang berlaku surat suara tersebut sah secara aturan (Perbup nomor 54 huruf F). (pani)

BACA JUGA  Pemkab OKI Terkesan Abaikan PP No 8 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Covid-19

Komentar