oleh

Ridwan Kamil: Hubungan Tripartit di Kota Bandung Sangat Harmonis.

BANDUNG BBCom– Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil menegaskan, hubungan tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja) di Kota Bandung sangat harmonis. Sejumlah permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan melalui musyawarah.

“Dalam setahun setidaknya ada 12-16 kali pertemuan tripartit. Kita kasih anggaran setengah miliar per tahun,” ujar Ridwan Kamil csaat memberikan paparan tentang kondisi tripartit Kota Bandung kepada tim penilai Tripartit Award Provinsi Jawa Barat di Pendopo Kota Bandung, Rabu (1/8/2018).

Salah satu tanda keharmonisan itu yaitu minimnya dinamika buruh di lapangan. Bahkan, pada saat Hari Buruh yang identik dengan demonstrasi pun tidak terjadi di Kota Bandung.

BACA JUGA  Wali Kota Bandung Lantik 500 Pejabat Baru

“Hari buruh pun dirayakan dengan kreativitas dan perayaan, tidak ada demo, tetapi tidak menghilangkan esensi perjuangan para buruh,” tutur Emil sapaan Walikota Bandung.

Selain hubungan tripartit, dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terhadap kesejahteraan buruh juga sangat besar. Selain peningkatan Upah Minimum Kota, Pemkot Bandung juga menciptakan inovasi regulasi untuk menekan angka pengeluaran buruh.

“Prinsipnya, memberikan kesejahteraan tidak harus dengan menaikkan pendapatan, tetapi juga menurunkan pengeluaran,” katanya.

Pemkot Bandung menggulirkan inovasi penyediaan bis gratis untuk buruh dan apartemen rakyat untuk buruh. Selain itu, ada pula sistem pemberian sembako murah untuk buruh.

BACA JUGA  Untuk Menunjang Kinerja Awak Media, Ruang Wartawan DPRD Jabar di Renovasi

Hal itu pun masih terus disempurnakan. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi tentang ketenagakerjaan sebagai turunan dari Undang Undang Ketenagakerjaan.

Pemkot Bandung telah memiliki Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Perda tersebut mengatur segala hal yang berkaitan dengan iklim ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan tenaga kerja, hingga fasilitasi bagi pekerja difabel.

“Bagi kami, inklusi ini adalah hak asasi manusia. Perusahaan harus memberikan hak yang sama selama ia mampu melaksanakan pekerjaannya,” tegasnya.

Komentar