KOTA CIREBON | BBCOM – Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Pembangunan tidak lagi semata diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana keadilan sosial dan kesetaraan akses dapat dirasakan seluruh warga.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menerima kunjungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cirebon di Balai Kota, Selasa (31/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Siti Farida mengaku terinspirasi oleh semangat dan kemampuan para penyandang disabilitas yang dinilainya memiliki potensi besar untuk berkembang.
“Melihat semangat mereka, saya sangat terinspirasi. Ada yang memiliki keterampilan menjahit, memasak, membuat kue, hingga aktif di media sosial. Ini potensi luar biasa yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, tugas pemerintah adalah memastikan setiap potensi tersebut dapat berkembang melalui akses yang adil, sehingga penyandang disabilitas mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.
Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan PPDI, Pemkot Cirebon berencana mendorong pembentukan pusat pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Wadah ini diharapkan menjadi ruang produktif untuk berkarya sekaligus memasarkan hasil usaha mereka.
“Kita ingin ada satu pusat pemberdayaan ekonomi mandiri. Pemerintah akan mendorong kolaborasi lintas sektor agar program ini bisa segera terwujud,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fasilitas umum dan pelayanan pemerintahan.
Siti Farida mengakui, upaya tersebut masih membutuhkan proses panjang dan perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, pihaknya memastikan ruang dialog dengan komunitas disabilitas akan selalu terbuka.
“Kami menyadari masih ada kekurangan. Karena itu, komunikasi akan terus kami buka agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan nyata,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Hermawan, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah konkret.
Dinsos saat ini tengah melakukan sinkronisasi dan validasi data penyandang disabilitas untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen disabilitas.
“Kami akan melakukan inventarisasi menyeluruh agar data benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan penerima bantuan,” jelas Hermawan.
Di sisi lain, pemenuhan hak kesehatan juga menjadi perhatian. Dinsos akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan guna memastikan seluruh penyandang disabilitas terdaftar dalam program jaminan kesehatan, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari APBN maupun APBD.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Cirebon berharap dapat menghadirkan lingkungan yang lebih inklusif sekaligus membuka peluang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan sejahtera. (bud)
