Bandung, BB.Com. KODAM III/ Siliwangi menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jabar. Dalam hal “verifikasi” keuangan, agar tertib administrasi dalam pengelolaanya.
Digandengnya BPKP Jabar oleh Kodam III/Siliwangi, dikatakan Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Herindra, bahwa langkah ini untuk ketertiban dalam mengelola anggaran menuju “Good Governance dan Clean Goverment”.
“Dalam kerjasama BPKP dengan Kodam III/Siliwangi ini, merupakan langkah awal dalam pengelolaan adminsitrasi yang baik di era saat ini,” ujar Pangdam Mayjen TNI Herindra, usai penandatangan “Nota Kesepahaman” dengan BPKP Jabar di aula Makodam III/Siliwangi Bandung, Rabu (26/4).
Dalam kerjasama ini, ada beberapa fokus BPKP yang akan menjadi penelahaannya, perihal keuangan yang ada di Kodam III/Siliwangi.
“Saya akui memang kami Kodam III/Siliwangi, sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran keuangan, Terlebih yang berasal dari APBD atau APBN. Kami akan “verifikasi” dengan hati-hati bersama BPKP Jabar,” jelasnya.
Pangdam menegaskan, dalam “Dana Hibah” yang diterima Kodam dari Pemprov Jabar, seperti Citarum Bestari dan Rutilahu, agar pengelolaan laporan keuangannya tidak “amburadul”.
“Tertib administrasi itu harus. Bahkan saya berharap, verifikasinya mendetail. Karena jujur saja untuk “Dana Hibah” Citarum Bestari itu besar sekali yaitu Rp 60 M, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya
Langkah Kodam ini juga, menurut Pangdam untuk mencegah, adanya “Celah Korupsi” dalam pengelolaan “Dana Hibah” ini.
“Kita ingin yang terbaik, langkah ini untuk kebaikan semuanya, baik Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar,” jelasnya.
Sementara itu Kepala BPKP Jabar, Deni Suardini mengatakan, saat ini BPKP Jabar, sudah melakukan “verifikasi” perihal Dana Citarum Bestari dan Rutilahu yang diterima Kodam III/Siliwangi.
“Beberapa kwitansi keuangan dan pembukuan dari keuangan Citarum Bestari dan Rutilahu yang dilaksanakan Kodam sudah kita teliti. Saat ini kami masih mengumpulkan data tambahan. Dan nanti akan kita laporkan ke Pangdam, apabila ada temuan mencurigakan,” jelasnya di Makodam..
BPKP Jabar juga sangat mendukung langkah Kodam III/ Siliwangi, yang baru dilaksanakan MoU dengan BPKP.
“Selama ini BPKP MoU dengan beberapa instansi pembangunan. Saat ini dengan Kodam yang militer baru terlaksana. Dan ini jadi MoU BPKP yang pertama dengan jajaran instansi militer,” terang Kepala BPKP Jabar. (Herry Kasep/rief).
