KAYUAGUNG, BBCOM–Persoalan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum juga usai, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan publik. Pasalnya pagi tadi sejumlah massa gelar aksi demo terkait sengketa lahan di wilayah Kedaton Kayuagung (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel) di depan Kantor Bupati Kayuagung. Senin (15/7/2019).
Aksi yang digelar tersebut merupakan aksi lanjutan terhadap sejumlah tuntutan. Pada aksi sebelumnya, massa pernah memasang plang dilahan dalam penguasaan PS warga Pedamaran yang menurut massa cacat hukum.
Dalam persoalan aduan yang disampaikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan melakukan solusi mediasi antara perusahaan dengan warga yang akan diagendakan digelar Senin (22/7/2019) mendatang.
Hasil pantauan dilapangan, ratusan pendemo menghendaki Pemkab OKI memperjuangkan hak warga yang sebagian mengklaim memiliki tanah tersebut.
Demo hampir mengalami ricuh, karena hingga setengah jam lebih sejak kedatangan, tak seorang pun pejabat terkait bersedia menemui pendemo.
“Penjarakan mafia tanah. kembalikan hak kami, pak Bupati janjinya mana, tolong temui Kami,” teriak massa seraya meringsek masuk hingga tertahan di lobi depan Kantor Bupati.
Beruntung, himbauan koordinator aksi Ismail Dali, Abdul Kadir umaidi, dan Usman Ibrahim dituruti pendemo. Meskipun hampir bersamaan, puluhan massa berhasil menguasai lobi pusat pemerintahan Bumi Bende Seguguk ini.
“Kawan-kawan tetap tenang, jangan bertindak anarkis. Jangan terprovokasi,” katanya seraya menyebut sejumlah nama perwakilan masyarakat Kedaton untuk dipersilahkan masuk ruangan guna mengadukan permasalahan lahan.
Dihadapan Asisten I Antonius Leonardo, Kabag Pemerintahan Hendri, dan Camat Kota Kayuagung Dedi Kurniawan, Ismail meminta kembalikan lahan warga yang dirampas sejumlah oknum tertentu, baik perorangan maupun individu.
Tak hanya itu, Ismail mengungkapkan, kekecewaan terkait keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat setempat. Ia mencontohkan, masyarakat sedikitpun tidak diberikan informasi soal pembangunan jalan tol
“Kami hanya mendapatkan jawaban terlambat, disaat menanyakan proyek tol. Berarti pemerintah sudah tahu dari awal tentang proyek tersebut,” sesalnya.
Lebih jauh, dia membeberkan sejumlah tuntutan, diantaranya agar lahan warga yang saat ini dikuasai berupa HGU dari PT Tambang Agro Jaya dikembalikan.
Selain itu, ia juga mempermasalahkan tapal batas kelurahan Kedaton dan menolak SK Bupati tahun 2012 tentang wilayah Kelurahan Kedaton.
Aksi tersebut tetap damai dan pada akhirnya masyarakat kedaton bubar pulang kembali kerumah masing-masing. (pani)
