KAB.BANDUNG | BBCOM | Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI, H. Uus Haerudin Firdaus SH.I., menyebut Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Indonesia berdampak kepada pemerintahan daerah seperti ke Gubernur, Bupati dan walikota. Termasuk Kami Anggota DPRD bagian dari pemerintahan daerah,” ujar H. Uus Haerudin Firdaus SH.I., seusai mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2026 tingkat Kecamatan Ciparay di Graha Wirakarya Ciparay, pada Rabu (26/02/2025).
H. Uus Haerudin Firdaus SH.I., menambahkan, kemaren juga kami ngobrol dengan Pak Sekwan itu yang terjadi. Terus yang lain-lainnya di dinas belum ada komunikasi karena kami langsung kepada pelaksanaan musrenbang di Dapil masing-masing.
“Insya Allah dalam musrenbang ini akan terbuka sesuai apa yang nomenklaturnya dengan nilai anggarannya apa saja yang masuk ke efisiensi tersebut. Kalau tidak salah di pusat itu beberapa Kementerian 9 kalau tidak salah termasuk dari 50% anggaran yang harus pantas untuk efisiensi tersebut. Mungkin nanti juga berangsur ke wilayah gubernur-gubernur yang lain, “ujarnya.
H. Uus berharap mudah -mudahan efisiensi tersebut tidak berdampak kepada pemerintahan desa , seperti tadi disampaikan oleh pak camat dengan nilai 7 miliar sekian dibagi 14 desa.
“Dengan dana yang minim lalu dipangkas mau bagai mana lagi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, itu kalau terjadi ada efisiensi ke desa tapi mudah -mudahan jangan, ” pungkas H. Uus Haerudin Firdaus SH.I., Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil VI itu. (Ud)
..
