BANDUNG | BBCOM | Ramainya pemberitaan di media tentang permasalahan lahan SMKN 1 Cipatat dengan pejabat desa setempat. Wakil ketua komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya merespon cepat datang kelokasi untuk mencari kebenaran tentang kabar tersebut.
“Kami mencoba merespon dengan cepat adanya berita di media masa tentang adanya pembuldozeran tanah lahan sekolah milik Provinsi Jabar yaitu SMKN 1 Cipatat oleh pejabat desa setempat dan ini tentu saja sebuah yang tidak baik”ujarnya
Hal tersebut diungkapkan oleh wakil ketua komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dalam rangka meninjau SMKN 1 Cipatat terkait konflik pembangunan jalan di samping sekolah yang dihadiri oleh Pimpinan dan anggota komisi V DPRD Provinsi Jabar serta Camat Cipatat Iyep dan kepala sekolah SMKN 1 Cipatat Dudi serta pihak Disdik Jabar Senin (10/08/2020).
“Kita melihat ada beberapa titik temu untuk mencari solusinya dan harus dipertemukan dengan beberapa pihak terkait, bahwa ini adalah lahan sekolah yang di amanahi oleh negara untuk mencerdaskan bangsa untuk membantu pendidikan di desa sehingga warganya bisa mendapat pendidikan yang lebih baik, seharusnya kita dukung anak bangsa mempunyai pendidikan yang baik dan nyaman” tutur anggota DPRD Jabar.
Hadi menambahkan komisi V akan menekankan agar dilakukan proses komunikasi lebih intensif dan menyertakan pihak-pihak terkait yang berwenang dalam persoalan ini supaya kesinambunganya ada dan polemik ini cepat selesai” tandasnya. (dp)
