BANDUNG | BBCOM | Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. Mirza Agam Gumay mengatakan, lahan kritis di Jabar saat ini masih cukup luas, ada sekitar 320 hektare lebih. Untuk itu, Komisi II minta kepada Pemprov Jabar untuk serius mengatasi dan melakukan rehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada.
“Dalam beberapa kali Komisi II DPRD Jabar rapat kerja Dinas Kehutanan maupun Dinas Lingkungan Hidup, kita sering sampaikan bahwa permasalahan lahan kritis merupakan salah satu isu penting dan harus serius dalam penanganannya. Karena dampak negatif lahan kritis berakibat bencana alam, seperti Longsor, Bajir dan juga kekeringan”.
Demikian dikatakan H. Mirza Agam Gumay saat dimintai pendapatnya terkait penanganan lahan kritis di Jabar dan dapak negatifnya, Selasa (20/6/2023).
Menurutnya, beberapa bulan kedepan Jabar memasuki musim kamarau el-nino, hal ini tentunya akan terjadi kekeringan sehingga lahan kritis akan bertambah. Bahkan dampak lainnya yaitu kemungkinan besar akan gagal panen di sector pertanian
Dalam menghadapi kekeringan, kita sudah rapat lintas Komisi dan lintas mitra OPD agar perlu diantisipasi, sehingga Jabar tidak terjadi kekurangan pangan.
Untuk itu, Komisi II mendorong mitra kerja seperti Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, agar terus berinovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan produktifitas pertanian. tadasnya.
Untuk diketahui bahwa berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Jabar, lahan kritis di Jabar saat ini masih ada seluas 324 ribu hektare yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jabar.
Untuk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum lahan kritisnya seluas 76.976 Ha. Sedangkan yang sangat kritis di Citarum seluas 2.692 Ha, Kritis sedang seluas 188,302 Ha dan potensi Kritis seluas 191.120 ha.
Pemrov Jabar memalui Dinas Kehutanan menargetkan dalam 10 tahun kedepan lahan-lahan kritis sudah di rehabilitasi semua.
“Lahan kritis di Jabar seluas 324 ribu Ha tersebut, kita targetkan dalam 10 tahun dapat tuntas, dengan rincian setiap tahun seluas 30 Ha lahan kritis kita rehabilitasi”, kata Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Budi Susatijo belum lama ini.
Adapun terkait pembiayaan mengatasi lahan kritis di Jabar, Pemprov Jabar menyediakan anggaran dari APBD dan dan Pusat (APBN) serta bekerjasama dengan pihak swasta, ujar Kadishut Jabar. (adikarya/dd).
