BANDUNG | BBCOM–Keluarga Besar Online Indonesia menolak Peraturan Menteri No. 118 Tahun 2018 beserta aturan turunannya. Untuk itu, DPRD Jawa Barat meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tidak melakukan penegakan terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik pengemudi online di lapangan.
Perwakilan Keluarga Besar Online Indonesia ini diterima Anggota DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmad dan Asep Wahyu Wijaya di Gedung DPRD Jabar, Rabu (11/9/2019).
Anggota DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmad mengatakan ada potensi konflik antara driver yang tergabung dalam badan hukum dengan driver individu akibat dari regulasi yang ada. “Jangan sampai di Jawa Barat ini ada konflik akibat dari regulasi yang sekarang antara kawan-kawan yang tergabung dalam badan hukum dan yang individu. Sudah menjadi kewajiban anggota dewan untuk menjamin masyarakat profesi online tidak terjadi konflik diantara mereka”,ujar Hasbullah.
Hasbullah berharap Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat bisa memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan perwakilan pengemudi Online untuk duduk bersama mengantisipasi dampak konflik yang bisa muncul.
“Kalau terjadi konflik antar pengemudi yang berbadan hukum dan yang individu itu kan merupakan sesama warga Jawa Barat yang tidak mungkin kita biarkan terjadi, Dewan perlu merespon secara cepat untuk melakukan langkah-langkah preventif”, tandasnya. (hms/red).
