BANDUNG BARAT | BBCOM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah gencar membangun berbagai fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang yang digadang-gadang menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Bandung Barat.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp4.959.322.400 dari APBD murni untuk pembangunan RSUD Lembang. Selain itu, terdapat dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp1.854.553.600. Total anggaran yang disiapkan mencapai hampir Rp6,8 miliar.
Namun demikian, upaya media untuk memperoleh informasi perkembangan proyek tersebut terkendala kurangnya respons dari pihak terkait.
Media mencoba melakukan konfirmasi kepada anggota Komisi IV DPRD KBB, yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, termasuk H. Didin Rachmat, S.K.M., M.M., M.Kes. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp telah berstatus centang dua, namun tidak mendapat jawaban.
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, H. Fikri Zamzam Noor, S.E., menyatakan bahwa dirinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan komisi sebelum memberikan keterangan resmi. “Harus konfirmasi dulu ke pimpinan komisi,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan KBB, dr. Hj. Lia Nurliana Sukandar, M.M.Kes. Ia menjelaskan sedang mengikuti rapat koordinasi, dan meminta media menghubungi Aep, perwakilan dari RSUD Lembang.
Saat dimintai keterangan, Aep menegaskan bahwa dirinya hanya menjadi user/penerima manfaat fasilitas rumah sakit, bukan pihak yang mengetahui detail teknis proyek.
“Izin pak, kalau terkait ini mungkin ada pengawas dan pelaksana pekerjaan. Saya hanya user dari RSUD Lembang, penerima manfaat,” jelas Aep.
Minimnya respons dari DPRD maupun Dinas Kesehatan memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pelaksanaan pembangunan RSUD Lembang. Padahal, proyek ini menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat, sehingga publik berhak mengetahui perkembangannya.
Bahkan hingga memasuki akhir tahun, progres pembangunan disebut belum mencapai 100 persen. Media juga mencoba menghubungi pihak CV Intan Berlian, pemenang tender proyek, namun pesan konfirmasi belum mendapatkan jawaban.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pihak DPRD dan Dinas Kesehatan KBB belum sepenuhnya terbuka terkait perkembangan proyek RSUD Lembang, yang seharusnya dapat diinformasikan secara transparan kepada masyarakat. (sbr/)
