BANDUNG | BBCOM – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat terus melakukan rehabilitasi dan renovasi sejumlah ruangan di lingkungan kantor mereka, meskipun pemerintah pusat telah menginstruksikan efisiensi anggaran belanja daerah. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak, mengingat kondisi sejumlah sekolah di pelosok Jawa Barat masih memprihatinkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari ruang kelas yang rusak hingga kebutuhan akan gedung baru.
Instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat bertujuan untuk mengarahkan pembelanjaan daerah ke sektor-sektor prioritas, salah satunya adalah pendidikan dasar dan menengah yang merata. Namun, implementasi di lapangan tampaknya belum sepenuhnya sejalan.
Sejumlah pengamat pendidikan pun menilai kebijakan renovasi kantor Disdik Jabar ini sebagai bentuk pengabaian terhadap semangat reformasi birokrasi dan pemerataan kualitas pendidikan. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengevaluasi ulang penggunaan anggaran agar lebih berpihak kepada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka intervensi anggaran harus dimulai dari akar masalah, yakni infrastruktur sekolah, bukan kenyamanan para pejabat,” tutur seorang pengamat dari Lembaga Studi Pendidikan Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik Jabar belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan renovasi berulang rehab ruang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) yang mereka lakukan serta bagaimana skema penganggarannya dalam APBD. (***)
