KBB | BBCOM | Idealnya, untuk mencapai sasaran program kerja di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di setiap kabupaten/kota diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Namun tidak jarang karena terjadi kondisi defisit anggaran, banyak SKPD yang dalam sasaran programnya tidak tercapai secara optimal karena tekendala anggaran.
Hal itu pula yang tampaknya dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dinas yang mengurusi permasalahan sosial masyarakat KBB ini, didalam menjalankan program kerjanya berusaha melaksanakan apa yang telah direncanakan meskipun anggaran yang ada kurang memadai, bahkan boleh dikatakan minim.
Plt Sekretaris Dinas Sosial KBB, Eti Indrawati, S.Pd., M.Si mengatakan, anggaran yang ada meskipun minim tetap diusahakan untuk dimanfaatkan sesuai perutukkan. “Sebetulnya permasalahn sosial di KBB cukup banyak yang harus ditangani, tetapi karena anggaran di kita minim, maka hanya beberapa yang bisa ditangani”, katanya kepada Bandung Berita di kantornya belum lama ini.
Hingga bulan Agustus tahun ini, program kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosisl KBB meliputi Belanja Persediaan Khusus Kelompok rentan, Belanja Persediaan Sandang bagi PPKS (Anak terlantar, Disabilitas terlantar, Lanjut Usia, dan Gepeng), Belanja Persediaan Untuk Tempat Penampungan Pengungsi Korban Bencana (Alat tidur, Velbed, Alay mandi), Belanja Alat bantu Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, dan Belanja Permakanan Bagin PPKS (Anak terlantar, Disabilitas terlantar, lanjut Usia dan Gepeng).
Ati memberi penjelasan terutama bantuan yang diperuntukkan bagi lanjut usia. “di KBB bantuan yang dapat diberikan kepada lansia baru sebagian dari jumlah lansia yang cukp banyak. Ada sekitar 11 % jumlah lansia yang ada di KBB. Tetapi baru sebagian yang dapat diberi bantuan karena anggarannya hanya cukup untuk itu. Lansia lansia yang ada di KBB itu ada yang terlantar, ada yang dibuang oleh anaknya, dan ada yang datang dari luar.” Jelasnya.
Pada kesempatan yang sama,. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Rizal Corda.Wir, menyinggung soal paket belanja persedaiaan. Ia mengatakan selain ada program belanja persediaan untuk tempat penampungan pengungsi korban bencana, ada juga korban bencana yang sifatnya situasional.
Mereka dikategorikan sebagai kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak anak yang juga perlu ditangani ketika adanya bencana. “Meskipun anggaran di kita minim, namun kita berusaha untuk bisa mengatasinya meskipun harus berkooordinasi untuk mendapat bantuan dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, dari BPPKS yang ada di Lembang, dan Dari Wyata Guna yang ada di jl. Pajajaran. Alhamdulillah mereka mem berikan bantuan barang sehingga kita menjadi terbantu untuk menyalurkannya kepada yang membutuhkan”, ujar Rizal.
Lebih lanjut plt Sekdis, Ati mengatakan, untuk tahun ini meskipun anggaran minim, kita tetap memaksimalkan posisi yang ada. “Pada tahun anggaran 2023 pun, Dinas Sosial KBB masih mendapat anggaran minim. Karenanya kita merencanakan untuk berkunjung ke Kementrian Sosial untuk bisa memperoleh bantuan lebih besar. Soalnya permasalahan sosial di KBB cukup banyak sehingga diperlukan dukungan anggaran yang memadai”. Tegasnya. (Teddy Guswana)
