Delapan Parpol Menolak Sistem Proporsional Tertutup

JAKARTA | BBCOM | Delapan Pimpinan Partai politik menggelar pertemuan untuk menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup. Delapan Pimpinan Partai tersebut diantaranya Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Waketum PPP Amir Uskara, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali,Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu  serta Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate  yang berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu( 8/1/2023).

Dihadapan para awak media Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan, pertemuan di awal tahun ini dilaksanakan pada 8 Januari 2023.

Kenapa dipilih tangal 8, Karena Partai  yang tergabung dalam pertemuan ini akan memberikan  sentimen ada 8 Partai. 

“Hari  ini yang tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Gerindra sudah berkomunikasi dengan kami dan partai NasDem dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini,” ujarnya. Airlangga juga menjelaskan,

pertemuan  ini bukan hanya satu kali saja, tetapi akan dilanjutkan secara berkala untuk mengawal sikap para parpol yang menolak penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem proporsional yang tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita,”jelasnya.

Sistem pemilu proporsional terbuka menurutnya, merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, yakni rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dimajukan oleh partai politik.

“Kedua, Delapan parpol tersebut juga setuju bahwa sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Hal itu sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu.

Ketiga, mereka juga mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang (UU), tetap netral dan independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

“Keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran untuk Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan yang telah disepakati bersama,” kata dia.

“Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi,” pungkas Ketum Partai Golkar itu.(ud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *