BOGOR | BBCOM – Penyempurnaan regulasi Pajak Air Permukaan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Jawa Barat bersama Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Jawa Barat di Kota Bogor, beberapa waktu lalu.
Anggota Pansus XI DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menegaskan bahwa optimalisasi pajak air permukaan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan potensi pajak dari pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, kontribusi sektor tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD Jawa Barat.
“Penyempurnaan regulasi Pajak Air Permukaan perlu dilakukan agar sistem pemungutan pajak lebih efektif dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan pengelola air,” ujar Daddy. (2/3/2026)
Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan dan penyempurnaan regulasi tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, serta para pemangku kepentingan, termasuk Perpamsi sebagai organisasi yang menaungi perusahaan air minum di daerah.
Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Pansus XI juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang tertib dan berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Melalui penyempurnaan regulasi Pajak Air Permukaan, diharapkan potensi penerimaan daerah dari sektor sumber daya air dapat dioptimalkan sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Jawa Barat. (dp/)
