CIAMIS | BBCOM | Lembaga perekonomian perdesaan sampai sekarang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes .
Berkembangnya Bumdes suatu Desa ditentukan dengan tata kelola yang baik juga sinergitas antar pemerintahan desa dan masyarakat nya, seperti halnya yang terjadi di Desa Bantarsari, di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
H. Adang Sutarman selaku kepala desa Bantarsari, yang menjabat sejak tahun 2016 telah membawa atmosfer baru di wilayah nya.
Keberhasilan Badan Usaha Desa (Bumdes)menjadi salah satu sektor Pendapatan Anggaran Desa (PAD) sebagai penunjang kemajuan Desa Bantarsari.
Dengan dasar, Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yang disebutkan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat , terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
H. Adang menjelaskan “BUMdes kami sudah berjalan kurang lebih dua tahun dan untuk bangunannya sudah satu tahun berdiri, dan PAD yang masuk dari BUMdes selama dua tahun ini alhamdulillah sudah mencapai 36 juta rupiah,” kata Adang Kamis,(15/07/2021)
Selain penyedian sembako, BUMdesmart Desa Bantasari juga memili usaha lain yang bergerak di sektor peternakan, penyediaan gas LPG, SPAM serta pengadaan material bangunan. Bidang peternakan kami melakukan pembesaran Kambing, domba dan sapi.
Dalam bidang sosial, H. Adang menerangkan bahwa pendapatan hasil BUMdes dikembalikan lagi untuk kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, seperti rumah yang tidak layak huni.
“Dari hasil keuntungan BUMdes, bidang sosialnya saat ini kami telah melakukan perbaikan rumah warga yang tidak layak huni sebanyak enam unit rumah dengan dibantu swadaya gotong royong masyarakat” tandasnya.
Ditempat terpisah salah satu Anggota BPD Wawan Kurniawan mengatakan, dengan kepemimpinan H. Adang sebagai Kades Bantarsari membawa perubahan yang signifikan.
“Selama saya menjadi anggota BPD dalam kepemimpinan H. Adang selalu dilakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada minggu kedua setiap bulannya,”
“Dalam perencanan pembangunan ataupun hal lainnya selalu dimusyawarahkan dengan BPD dan lembaga lainnya, untuk evaluasi, menerima masukan dan memberi saran,” pungkasnya..(D Hendra)
