BANDUNG | BBCOM | Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Mirza Agam Gumay, SmHk, mengatakan, beberapa waktu lalu rombongan Komisi I melakukkan kunjungan kerja meninjau lahan asset milik pemerintah provinsi Jawa Barat yang terletak Kiarapayung –Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Menurut Agam –sapaan – Mirza Agam Gumay, tujuan Komisi I meninjau lahan milik pemprov Jabar itu, untuk melihat kondisi riil dilapangan. Karena kita dapat informasi bahwa, sebagian asset lahan milik Pemprov Jabar di Kiarapayung tersebut, sebagian sudah digunakan untuk perumahan dan jalan tol.
“Kita ( Komisi I DPRD Jabar-red) tidak ingin asset milik pemprov Jabar tersebut, dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, yang memanfaatkan lahan Kiarapayung. Untuk itu, kita minta kepada Pemprov Jabar, agar lahan tersebut tetap dijadikan kawasan konservasi alam”, ujar Agam saat dihubungi bandungberita.com melalui telepon selulernya, Jum’at (12/12-2020).
Setelah rombongan Komisi I sampai di lokasi Kiarapayung –Jatonangor ternyata benar ditemukan bahwa sebagain aset lahan milik pemprov Jabar tersebut sudah dipergunakan untuk pemrumahan dan sebagian lagi digunakan untuk Tol Cisumdawu, ujar politisi Gerindra Jabar ini.
Namun, kata Agam, Komisi I masih sepakat bahwa ini untuk konservasi alam, sesuai dengan perencanaan atau rencana tata ruang sebelumnya, walaupun realitanya sudah ada pemakaian untuk tol, itukan tidak bisa dihindari karena itu juga merupakan proyek nasional.
Pihaknya berupaya dan tetap konsisten untuk menjadikan lahan tersebut sebagai konservasi alam, karena masih banyak lahan yang hijau nan asri. Mengingat, tempat tersebut berada di dataran tinggi, apabila tidak dilakukan penghijauan, maka dirinya khawatir terjadinya bencana alam di Kecamatan Jatinangor.
“Tata ruang ini ternyata sudah menjadi perumahan sebagian dan ini tidak bisa dihindari dan usahakan jangan menambah, tapi Provinsi masih tetap mempertahankan aset ini diproyeksikan menjadi konservasi, ini yang harus di match kan, yang menyentuh konservasi alam ini tetap kita. Karena, kita khawatir ini kan daerah yang cukup tinggi kita perlu penahan air, penahan tanah jangan sampai nanti wilayah bawah yang kerepotan, banjir dan segalanya,” tuturnya.
Komisi I akan konsen untuk upaya penataan dan membicarakan ini kepada pihak eksekutif. “Kita tetap bertahan, lahan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti awal,” tandasnya. (adikarya/dp).
