CIMAHI | BBCOM – Posisi Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi yang kedudukannya langsung dibawah Walikota memiliki posisi strategis untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk & Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat. Intinya, Dinas ini menjadi motor penggerak pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan keluarga di Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan program strategis itu, pada tahun anggaran 2025 DP3AP2KB telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup optimal.
Berdasarkan rilis yang diterima Bandung Berita yang ditandatangi dr. Fitriani Manan, M.M selaku Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi, dipaparkan soal indikaor kinerja, target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2025.
Pada sektor partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, dari target kinerja sebesar 26,67 %, realisainya adalah 26,67 %,capaian kinerjanya adalah 100 %. Kemudian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, target kinerjanya adalah 58 %, realisasinya adalah 48,43 %, capaian kinerjanya mencapai 84 %. Lalu partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi target kinerjanya adalah 45 %, realisasinya adalah 30,68 % sehingga capaiannya adalah 68 %.
Capaian kinerja itu jelas memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan di Kota Cimahi, baik yang menyangkut partisipasi aktif sebagai penggerak ekonomi, dan terlindunginya hak hak perempuan di ruang publik menjadi semakin baik.
Kemudian program strategis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Kota Layak Anak, target kineranya adalah 75 %, realisasinya tenyata melebihi target yaitu 83,9 %. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 110 %. Lantas pada indikator (Contraceptive Prevalence Rate), presentase perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi pada titik waktu tertentu, target kinerjanya adalah 68 %, realisasinya mencapai 65,5 % sehingga capaian kinerjanya adalah 96,3%.
Tidak hanya itu, DP3AP2KB juga menetapkan indikator kinerja tentang presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan menetapkan target kinerja sebesar 100%, realisasinya mencapai 100 %, dan capaian kinerjanyapun mencapai 100%.
Yang juga penting adalah penetapan indikator kinerja DP3AP2KB dalam soal evaluasi Reformasi Birokrasi yang targetnya ditetapkan 76,32 %, realisasinya mencapai 77,73 % dan capaian kinerja sebesar 101,8 %.
Capaian program dan kinerja tahun 2025 itu, tidaklah terlepas dari ketersediaan anggaran. Khusus untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana anggarannya adalah Rp. 7.323.330.250,-, realisasinya adalah Rp. 7.160.074.774,- sehingga capaiannya sekitar 94,69 %. Sedangkan untuk urusan peberdayaan masyarakat aggarannya adalah Rp. 2.138.488.260,- realisasinya Rp. 2.024.910.764,- dan ketercapainnya adalah 97.77%. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 276.832.972,- efisiensi itu berasal dari 5 program, 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan.
Pada tahun 2026 ini, di lingkungan DP3AP2KB masih tetap terdapat program program strategis dan prioritas. Namun dalam pelaksanaannya menyesuaikan secara adaptif dalam soal penganggaran karena adanya efisiensi sebagai dampak dikuranginya transfer dari pusat ke daerah. Dalam hal ini, strategi penggunaan anggaran adalah : Efisiensi dan rasioanalisasi anggaran APBD untuk kegiatan penunjang, Komitmen yang tinggi untuk mepercepat penurunan stunting dengan menetapkan prioritas anggaran, Peningkatan kesertaan metode kontrasepsi jangka panang yakni 971 akseptor, Prioritas alokasi untuk operasional kader lapangan (IMP KB)dan kader PKK, operasional pelayanan publik UPTD PPPA beserta rumah aman, dan Optimalisasi media sosial dalam sosialisasi utama program dan kegiatan masyarakat. (teddy)
