BANDUNG BARAT | BBCOM – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa kualitas susu yang baik harus diawali dari kondisi sapi perah yang sehat dan didukung oleh pakan berkualitas sesuai standar kebutuhan ternak. Kesehatan ternak dan manajemen pakan menjadi faktor utama dalam menghasilkan susu yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati menyampaikan, pihaknya akan terus memberikan dukungan melalui penguatan kebijakan serta dorongan anggaran guna menunjang pengembangan sektor peternakan sapi perah di Jawa Barat.
“UPTD BPTSP dan HPT Cikole dapat terus menjadi pusat pengembangan sapi perah unggulan serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk susu asal Jawa Barat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujar Lina seusai melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak (BPTSP dan HPT) Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/06/2026).
Kunjungan tersebut membahas berbagai upaya peningkatan kualitas produksi susu murni, mulai dari kesehatan ternak, proses sterilisasi susu, hingga pengembangan inovasi produk olahan susu yang memiliki nilai tambah bagi peternak dan masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dadan Surya Negara menilai, kawasan hutan produksi memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan peternakan, khususnya peternakan sapi perah yang membutuhkan ketersediaan hijauan pakan secara berkelanjutan.
“Kualitas sapi perah itu sendiri tergantung pakan dan suplememen konsentrat yang diberikan. Apalagi akan lebih bagus jika diberi pakan alami secara berkelanjutan,” ujar Dadan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Budiwanto menegaskan, sapi perah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan kebutuhan susu masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Sapi perah harus dijaga dan dikembangkan dengan baik. Kami juga menegaskan bahwa sapi perah betina tidak boleh dialihkan fungsinya menjadi sapi potong, karena keberadaannya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi susu,” ujar Budiwanto.
Selain itu, kata Budiwanto, kebijakan efisiensi anggaran berdampak besar pada UPTD BPTSP dan HPT Cikole. Namun meski demikian, diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan ternak, pelayanan pembibitan, serta pengembangan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan produktivitas sapi perah di Jawa Barat.
“Efisiensi anggaran ini sangat berpengaruh ke UPTD, tetapi tetap harus mempertahankan dan mampu meningkatkan produktivitas sapi perah,” tutupnya.***
