JAKARTA | BBCOM | Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pernyataan mantan Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut demokrasi Indonesia terancam.
Bagian pernyataan JK yang dikritisi Yusril ada, “Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh.” Penggalan kata yang disampaikan JK itu disampaikan saat menyampaikan dalam acara PKS secara virtual pada Jumat (12/2) kemarin.
Yusril menanyakan kepada JK, konsep demokrasi bagaimana yang harus diterapkan negara di Indonesia ini. Sebab, demokrasi yang kebablasan akan membawa Indonesia runtuh.
“Persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan. Dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep enggak selesai-selesai,” kata Yusril dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/2).
Yusril juga menyatakan, sistem dan perincian pelaksanaan pemilu lima tahun sekali sifatnya bongkar pasang. Begitu juga sistem kepartaian.
“Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang enggak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus,” katanya.
Oleh karena itu, Yusril menilai konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan. Tujuannya cuma satu, yaitu melanggengkan kekuasaannya sendiri.
“Siapa kuat, dia menang dan lemah. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir. Demokrasi kita sekarang … … kekuatan baru, kekuatan uang dan modal,” jelas Yusril.
Yusril menanyakan kepada JK, apakah demokrasi seperti yang mau dijalankan.
Yusril menganggap demokrasi berdasarkan pada fakta justru justru melindungi. Apabila tidak dijalankan pemerintah, maka bisa saja akan terjatuh. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh. (tan / jpnn/ bb)