Warga Desa Sukajahi-Indramayu Sampaikan Abrasi Air Laut dan Banjir Kepada Dewan Jabar

5 Maret 2020 / 12:21 WIB Dibaca sebanyak: 171 kali Tulis komentar

“Kecamatan Patrol yang berada di bagian barat Kabupaten Indramayu sebagian wilayah langsung berbatasan dengan pantai/ laut”

 

INDRAMAYU | BBCOM | Kedatangan M.Sidkon DJ selaku anggota Komisi I DPRD Jabar untuk melaksanakan kegiatan reses, sudah ditunggu sekitar 100 orang lebih masyarakat dari Desa Sukahaji-Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Jabar Rabu(4/3-2020).

Masyarakat Sukahaji datang untuk menyampaikan aspirasi kepada Ketua Fraksi Pratai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Barat Muhamad Sidkon Dj, SH dari Daerah Pemilihan Jabar XII (Kab. Cirebon, Kota Cirebon dan Kab. Indramayu).

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan warga Sukahaji menyampaikan aspirasi tentang masalah banjir. Dikatakan, bahwa setiap kali musim hujan, desa Sukahaji sering kali mengalami kebanjiran. Banjir yang melanda sewilayah kecamatan Patrol termasuk juga desa kami, permasalahannya karena sedimentasi atau pendangkalan di ujung sungai. Sehingga tiap kali hujan turun deras air sungai meluap, ujar warga Sukahaji.

BACA JUGA  DPRD dan Pemprov Jabar Bahas Raperda Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Warga juga menyampaikan aspirasi masalah abrasi yang sering terjadi di daerah-daerah sekitar kecamatan Partol. Karena kecamatan Patrol yang berada di bagian barat Kabupaten Indramayu sebagian wilayah langsung berbatasan dengan pantai/ laut.

Menanggapi aspirasi warga Desa sukahaji, M. Sidkon mengatakan, semua aspirasi sudah saya catat dan tampung, selanjutnya hasil kegiatan reses akan kita bawa dan bahas di DPRD Jabar. Namun, tentunya, tidak semua aspirasi yang disampaikan warga khususnya warga Desa Sukahaji ini dapat ditendak lanjuti. Kita akan pilah-pilah yang mana menjadi kewenangan Kabupaten dan mana kewenangan provinsi.

BACA JUGA  Budi Haryono Ungguli Tiga Pesaingnya dalam Pilkades 2018, Desa Sukamukti.

“Yang menjadi kewenangan Kabupaten, kita dorong dalam bentuk bantuan keuangan Gubernur untuk Kabupaten. Sedangkan kewenangan provinsi, tentunya akan kita tindaklanjuti dengan Dinas terkait, tandasnya. (ded/dbs).

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *